kicknews.today – Matinya pasokan air bersih di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara mulai berdampak terhadap industri pariwisata. Sekitar 300 wisatawan dilaporkan melakukan early check-out atau meninggalkan tempat menginap lebih awal karena kebutuhan air tidak terpenuhi.
Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB sekaligus Ketua Asosiasi Hotel Gili Trawangan, Lalu Kusnawan mengatakan, pasokan air berhenti total sejak Kamis (3/9/2026) sekitar pukul 00.00 Wita.
Kondisi tersebut disebut berdampak terhadap seluruh hotel dan akomodasi di Gili Trawangan. Sejumlah pengelola bahkan terpaksa menyaring air kolam renang untuk memenuhi kebutuhan sanitasi.
“Kita sampai pakai air kolam,” kata Lalu Kusnawan, Sabtu (5/9/2026).
Upaya lain dilakukan dengan mendatangkan air dari daratan Lombok. Namun, langkah tersebut membutuhkan biaya tambahan dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan hotel, restoran, pekerja maupun wisatawan.
Lalu Kusnawan mengatakan, keluhan tamu terus bermunculan sejak pasokan terhenti. Sebagian wisatawan kemudian memilih keluar lebih awal dari hotel.
“Sudah banyak tamu komplain, check-out. Sekitar 300 tamu early check-out yang terdeteksi,” ujarnya.
Jumlah tersebut merupakan data sementara yang dihimpun asosiasi dari pelaku usaha. Dampak sebenarnya diperkirakan dapat bertambah dan lebih besar apabila pasokan air tidak segera dipulihkan.
Krisis terjadi ketika aktivitas wisata di Gili Trawangan sedang meningkat. Kebutuhan air yang lebih besar membuat persediaan milik hotel dan pelaku usaha cepat menipis.
Menurut Lalu Kusnawan, persoalan yang terjadi bukan semata-mata kerusakan teknis, melainkan berkaitan dengan proses perizinan dalam pengoperasian seawater reverse osmosis (SWRO). Sistem tersebut digunakan untuk mengolah air laut menjadi air tawar.
Ia menjelaskan, pelaku usaha mendukung larangan penggunaan sumur bor karena diperlukan untuk menjaga lingkungan pulau kecil. Namun, kebijakan tersebut harus disertai jaminan tersedianya layanan air yang memadai.
“Apa pun caranya, air harus hidup. Tidak peduli bagaimana caranya,” tegasnya.
Lalu Kusnawan mempertanyakan tanggung jawab pemerintah terhadap kerugian pelaku usaha dan rusaknya pengalaman wisatawan akibat terhentinya layanan dasar tersebut.
“Kalau industri dan kami rugi, apa pemerintah tanggung? Berapa potential loss kita? Bagaimana tanggung jawab pemerintah?” katanya.
Menurutnya, pelaku usaha selama ini ikut mengeluarkan biaya untuk mempromosikan Gili Trawangan sebagai destinasi wisata internasional. Karena itu, masalah kebutuhan dasar seperti air tidak boleh dibiarkan merusak citra yang telah dibangun.
“Biaya promosi destinasi itu masing-masing dari kita keluarkan. Masing-masing kita promosi sendiri tanpa disubsidi pemerintah,” ujarnya.
Lalu Kusnawan mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur NTB dan pihak terkait. IHGMA juga mempertimbangkan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat apabila tidak segera memperoleh kepastian penyelesaian.
Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung sebelumnya menyatakan layanan air di Gili Trawangan terganggu di tengah penyesuaian operasional SWRO, meliputi aspek teknis, perizinan dan pengendalian lingkungan.
Penanganan dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, PT Tiara Cipta Nirwana dan instansi terkait. Namun, Perumda belum dapat memastikan kapan layanan kembali normal.
Perumda juga menyatakan tengah menyiapkan distribusi air darurat yang diprioritaskan bagi masyarakat, fasilitas kesehatan, fasilitas publik dan kebutuhan sanitasi. Titik serta jadwal penyalurannya akan diumumkan setelah seluruh persiapan selesai. (red.)
