kicknews.today – Persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat Permanen Integrasi Satu di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus dikebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memastikan berbagai kebutuhan sarana dan sumber daya manusia dipersiapkan menjelang kedatangan siswa yang dijadwalkan pada 30 Agustus 2026.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Lombok Utara, Fathurrahman mengatakan tahapan awal akan diawali dengan registrasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para siswa. Selanjutnya, pada 31 Agustus 2026, siswa akan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
“Rencana kita adakan MPLS tanggal 31 Agustus. Itu memang jadwal terakhir yang diberikan oleh Kementerian Sosial,” ujar Fathurrahman, Jumat (21/08/2026).
Menurutnya, jumlah siswa yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Permanen Integrasi Satu mencapai 595 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 270 siswa berasal dari Kabupaten Lombok Utara, sedangkan sisanya berasal dari Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kabupaten Sumbawa.
Fathurrahman menyebut, dari sisi pembangunan fisik, progres keseluruhan fasilitas sekolah telah mencapai lebih dari 85 persen berdasarkan laporan Balai Satuan Kerja. Gedung sekolah untuk jenjang SD bahkan telah rampung 100 persen.
Namun, penyelesaian asrama kini menjadi perhatian utama pemerintah karena fasilitas tersebut menjadi kebutuhan penting sebelum siswa mulai tinggal dan mengikuti kegiatan pendidikan secara penuh.
“Yang sudah 100 persen itu gedung sekolah untuk SD. Sekarang dikebut untuk asrama. Karena yang dibutuhkan, begitu anak masuk, asrama sudah siap,” jelasnya.
Selain asrama, fasilitas lain seperti aula atau ruang serbaguna serta tempat ibadah juga terus dipersiapkan. Sementara fasilitas pendukung berupa jaringan air dan listrik mulai dikerjakan.
Meski secara kontrak pembangunan fisik masih berlangsung hingga Oktober, Fathurrahman mengatakan pihak terkait berupaya mempercepat penyelesaian sejumlah fasilitas prioritas agar dapat digunakan saat siswa mulai masuk.
Di sisi lain, persiapan tenaga pendidik dan tenaga pendukung juga dilakukan. Sembari menunggu proses rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan oleh Kementerian Sosial, Pemkab Lombok Utara membentuk tim transisi untuk memastikan kegiatan belajar dan pelayanan siswa tetap berjalan.
Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, pemerintah daerah telah menyiapkan 23 guru sementara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Selain guru, sebanyak 50 wali asuh dan wali asrama juga telah dipersiapkan. Untuk tenaga pendukung atau outsourcing, terdapat 28 orang yang terdiri dari 15 petugas kebersihan, delapan petugas keamanan atau satpam, serta lima juru masak.
“Ini sifatnya sementara, tenaga perbantuan, sambil menunggu hasil rekrutmen dari Kementerian Sosial,” katanya.
Fathurrahman menambahkan, tenaga yang nantinya direkrut oleh pemerintah pusat akan mendapatkan penghasilan dari Kementerian Sosial dengan standar upah minimum regional (UMR). (gii/*)
