kicknews.today – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap sejumlah kendala yang harus diselesaikan sebelum proyek tersebut dimulai.
Saat meninjau lokasi lahan yang diusulkan Pemerintah Provinsi NTB di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Jumat (29/5/2026), Dody menemukan beberapa persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menurutnya, terdapat dua bidang lahan yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dengan luas masing-masing 13 hektare dan 18 hektare. Meski dinilai sangat potensial dan mampu menampung hingga 3.000 siswa, akses menuju lokasi masih menjadi tantangan besar.
“Cuma aksesnya agak challenging (menantang),” ujar Dody.
Ia menjelaskan, jarak lokasi dari permukiman warga mencapai sekitar 3 hingga 4 kilometer. Selain itu, pembangunan akses jalan memerlukan berbagai penyesuaian, termasuk pemindahan tiang listrik dan sejumlah fasilitas milik warga.
“Ribet itu, aksesnya panjang harus melewati kampung. Mesti pindahin tiang listrik dan kandang warga. Macam-macamlah. Kondisinya mirip-mirip di Brebes,” jelasnya.
Tak hanya persoalan akses, lokasi lahan yang berada dekat dengan aliran sungai juga menjadi perhatian serius. Dody khawatir kawasan tersebut berpotensi terdampak banjir saat musim hujan jika tidak dilakukan penanganan terlebih dahulu.
“Ada beberapa pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan pemerintah pusat dan daerah sebelum pembangunan dimulai,” katanya.
Meski demikian, Dody tetap optimistis seluruh kendala tersebut dapat diatasi melalui koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemerintah Kabupaten Bima.
“Bagus sih lahannya, besar bisa untuk 3.000 orang. Tapi kendalanya nggak ringan. InsyaAllah bisa diselesaikan. Kita diskusikan lagi dengan gubernur dan bupati untuk menyelesaikannya,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memastikan pihaknya segera mencari solusi atas berbagai kendala yang ditemukan Menteri PU. Ia menegaskan Dinas PUPR dan Dinas Sosial akan menyiapkan langkah-langkah alternatif agar proyek strategis tersebut tetap dapat direalisasikan.
Menurut Iqbal, ada dua catatan utama dari Menteri PU, yakni persoalan akses jalan untuk mobilisasi material pembangunan dan kondisi lahan yang berdekatan dengan sungai.
“Tadi Pak Menteri sudah memerintahkan pihak BWS dan jajaran Kementerian PU untuk mempelajari kondisi sungai sehingga bisa mengalirkan air banjir langsung ke laut,” pungkasnya. (jr)
