Raih WTP Ke-11 berturut-turut, Bupati Bima apresiasi kinerja ASN

Bupati dan Wakil Bupati Bima terima WTP ke 11 berturut-turut.

kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Bima kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTB.

Predikat WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Provinsi NTB, Suparwadi, SE., MM., Ak., ERMAP., CSFA dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-NTB Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di aula kantor BPK NTB, Senin (25/5).

Capaian ini menjadi WTP kedua pada masa kepemimpinan Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy. Prestasi tersebut sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) atas kerja keras dan dedikasi dalam mengelola keuangan daerah secara profesional.

“Predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK hari ini merupakan hasil kerja keras seluruh ASN yang luar biasa dalam mengelola keuangan daerah,” ujar Bupati Ady Mahyudi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati hadir bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy dan Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari.

Menurut Bupati, capaian WTP ke-11 ini menjadi kado istimewa menjelang Hari Jadi Bima ke-386 yang puncak perayaannya akan diperingati pada 5 Juli 2026 mendatang.

Sementara itu, Kepala BPK Provinsi NTB Suparwadi menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan memberikan opini profesional atas kewajaran informasi yang disajikan pemerintah daerah.

Ia menegaskan, penerapan standar akuntansi pemerintah, pengungkapan informasi yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal menjadi indikator utama dalam penilaian laporan keuangan.

“Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk senantiasa mengelola APBD secara teliti dan memenuhi ketentuan yang berlaku,” tegas Suparwadi di hadapan para bupati, wali kota, sekretaris daerah, sekretaris DPRD, inspektur, dan kepala BPKAD se-NTB.

Pada acara tersebut, Bupati Bima turut didampingi Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, Sekretaris DPRD Nurdin, S.Sos, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE, Kepala BPKAD Aries Munandar, ST., MT, serta sejumlah pejabat Eselon III BPKAD Kabupaten Bima. (jr)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI