kicknews.today – Perebutan kursi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026-2030 mendadak menjadi salah satu kontestasi organisasi paling panas di daerah.
Bukan tanpa alasan. Ketua KONI NTB yang terpilih nanti akan memimpin tepat ketika NTB memasuki salah satu periode terpenting dalam sejarah olahraganya: menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 bersama Nusa Tenggara Timur.
Situasi semakin menarik setelah dua figur kuat resmi berada dalam gelanggang yang sama. Petahana Mori Hanafi lebih dulu mendaftarkan diri pada Selasa (11/8/2026). Tiga hari kemudian, Jumat (14/8/2026), Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyusul mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua KONI NTB.
Iqbal tiba di Kantor KONI NTB sekitar pukul 15.35 WITA dan menyerahkan biaya pendaftaran Rp200 juta kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP). Dengan masuknya Iqbal, pemilihan yang semula berada di lingkungan organisasi olahraga berubah menjadi kontestasi dua figur dengan kekuatan dan latar belakang berbeda.
Mori membawa modal sebagai Ketua KONI NTB periode 2022-2026. Berdasarkan keterangan TPP, Mori menyerahkan dukungan 33 cabang olahraga dan empat KONI kabupaten/kota. Jumlah itu telah melewati syarat minimal pencalonan yang ditetapkan, yakni dukungan 19 cabor dan tiga KONI kabupaten/kota.
Sementara kubu Iqbal sebelumnya menyatakan telah mengantongi dukungan 19 cabor dan tujuh KONI kabupaten/kota. Dukungan yang diajukan masing-masing bakal calon tetap menjadi bagian dari proses verifikasi dan penetapan sesuai mekanisme TPP.
Tim Iqbal menyebut pencalonan gubernur berkaitan dengan kebutuhan memperkuat koordinasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, legislatif hingga cabang olahraga menjelang PON 2028.
Di sinilah salah satu alasan mengapa kursi Ketua KONI NTB sekarang menjadi begitu strategis.
NTB bukan sekadar akan mengirim atlet ke PON 2028. NTB adalah tuan rumah. Pemerintah daerah bahkan telah memasang target membawa NTB masuk lima besar nasional.
Persiapan itu membutuhkan pembinaan atlet, pemetaan cabang olahraga unggulan, kesiapan fasilitas pertandingan hingga koordinasi anggaran dalam jumlah tidak kecil.
Sebagai gambaran, untuk penyelenggaraan Porprov XII NTB 2026 saja, KONI NTB menyampaikan kebutuhan anggaran sekitar Rp15 miliar yang bersumber dari hibah Pemprov NTB. Porprov tersebut juga diposisikan sebagai bagian dari pemetaan atlet menuju PON 2028.
Artinya, Ketua KONI NTB periode 2026-2030 akan berada tepat di tengah pusaran persiapan PON. Ia bukan hanya mengurus prestasi atlet, tetapi menjadi salah satu simpul koordinasi antara puluhan cabor, KONI kabupaten/kota, pemerintah daerah dan KONI Pusat.
Mori sendiri menjadikan kontinuitas persiapan PON sebagai salah satu alasan maju kembali. Ia mengatakan kepengurusannya telah menyusun masterplan dan pemetaan atlet serta cabang olahraga potensial untuk mengejar target lima besar nasional pada PON 2028.
Sementara dari sisi Iqbal, posisi sebagai gubernur justru menjadi salah satu alasan yang dikemukakan pendukungnya. Mereka menilai kepala daerah memiliki kemampuan koordinasi yang lebih kuat untuk menyatukan pemerintah, legislatif dan unsur olahraga menjelang PON.
Namun, besarnya perhatian terhadap kursi KONI juga membuat dimensi di luar olahraga mulai muncul.
Mori Hanafi bukan hanya petahana Ketua KONI. Ia merupakan anggota DPR RI dan Ketua DPW Partai NasDem NTB. Pada Juni 2026, Mori secara terbuka menyampaikan target membawa NasDem NTB masuk tiga besar pada Pemilu 2029 dan memperkuat struktur partai hingga tingkat desa dan kelurahan.
Nama Mori juga sudah mulai masuk dalam diskursus politik NTB menuju kontestasi kepala daerah mendatang.
Pada Juni lalu, Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menyebut Mori sebagai salah satu figur yang berpotensi tampil dalam kontestasi Gubernur NTB berikutnya. Mi6 bahkan mengaitkan posisi Ketua KONI dengan PON 2028 yang dapat menjadi panggung untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan manajerial seorang tokoh daerah.
Namun, sejauh ini belum ada pernyataan Mori yang menyebut pencalonannya sebagai Ketua KONI NTB berkaitan dengan rencana maju dalam kontestasi politik berikutnya. Karena itu, hubungan antara perebutan KONI dan momentum politik 2029 tetap harus ditempatkan sebagai konteks politik, bukan sebagai motif yang telah terbukti.
KPU sendiri menyatakan mulai menyusun proyeksi perencanaan, program dan tahapan Pemilu serta Pilkada 2029 pada semester kedua 2026. Dengan demikian, rentang waktu antara PON 2028 dengan momentum politik berikutnya memang relatif dekat.
Di sisi lain, tidak ada pula bukti yang menunjukkan pencalonan Iqbal sebagai Ketua KONI bertujuan untuk menghambat kemungkinan langkah politik Mori pada 2029.
Alasan resmi yang muncul dari kubu Iqbal tetap berkaitan dengan kepentingan olahraga dan keberhasilan NTB sebagai tuan rumah PON 2028.
Iqbal sendiri pada Jumat (14/8/2026) meminta dinamika pemilihan Ketua KONI tidak berkembang menjadi ketegangan. Ia mengaku tetap berkomunikasi dengan Mori Hanafi dan KONI Pusat.
“Tidak ada yang perlu diperdebatkan, tidak ada yang perlu membuat kita harus naik tensi. Kita jalani ini dengan kalem, kita jalani ini dengan tenang,” kata Iqbal.
Karena itu, ramainya perebutan Ketua KONI NTB kali ini tampaknya tidak bisa dijelaskan hanya dengan persoalan siapa memimpin organisasi olahraga.
Di belakang kursi tersebut terdapat agenda PON 2028, target prestasi lima besar nasional, kebutuhan anggaran, jaringan puluhan cabang olahraga serta kemampuan membangun koordinasi dengan pemerintah.
Dan hanya sekitar satu tahun setelah PON 2028, NTB akan memasuki momentum politik berikutnya pada 2029.
Apakah keduanya saling berkaitan?
Untuk saat ini belum ada bukti yang cukup untuk menjawab iya. Namun, satu hal sudah terlihat jelas: Ketua KONI NTB periode 2026-2030 akan memegang salah satu posisi paling strategis di NTB ketika panggung olahraga terbesar daerah bertemu dengan tahun-tahun menuju panggung politik berikutnya. (red.)
