kicknews.today – Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) tumbuh 10,42 persen sepanjang semester I 2026 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka itu menunjukkan laju ekonomi daerah yang tinggi. Namun di balik pertumbuhan dua digit tersebut, muncul pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: seberapa besar warga NTB ikut menikmati hasilnya?
Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat ekonomi daerah pada triwulan II 2026 tumbuh 7,41 persen secara tahunan. Secara kumulatif, pertumbuhan semester I 2026 mencapai 10,42 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada triwulan II berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh 30,57 persen. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa tumbuh 49,42 persen.
Data tersebut memperlihatkan bahwa pertambangan menjadi salah satu mesin penting di balik laju ekonomi NTB. Besarnya pertumbuhan sektor tambang juga membuat angka PDRB daerah dapat bergerak cepat, meski dampaknya tidak otomatis dirasakan dalam kadar yang sama oleh seluruh rumah tangga.
Sektor pertambangan memiliki nilai produksi yang besar, tetapi karakter penyerapannya terhadap tenaga kerja berbeda dengan sektor seperti pertanian, perdagangan, UMKM dan jasa.
Pada Mei 2026, BPS mencatat 3,14 juta penduduk NTB bekerja. Lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbesar justru pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 1,07 juta orang atau 33,95 persen dari total penduduk bekerja. Sementara pekerja pada kegiatan formal tercatat 918,44 ribu orang atau 29,20 persen.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan mengapa pertumbuhan ekonomi tidak bisa dibaca hanya dari satu angka.
Ketika sektor tambang tumbuh lebih dari 30 persen, manfaatnya dapat menyebar ke masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, penggunaan pemasok lokal, jasa transportasi dan logistik, kontraktor daerah, UMKM, hingga penerimaan pemerintah yang kemudian digunakan untuk pelayanan publik.
Namun semakin sedikit tenaga kerja, barang dan jasa lokal yang masuk ke dalam rantai ekonomi tersebut, semakin terbatas pula bagian pertumbuhan yang langsung berputar di masyarakat.
Data kemiskinan memperlihatkan adanya perbaikan, tetapi tantangan kesejahteraan masih besar.
Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di NTB tercatat 628,50 ribu orang atau 11,17 persen. Angka itu turun 26,07 ribu orang dibanding Maret 2025. Persentase kemiskinan juga turun dari 11,78 persen menjadi 11,17 persen dalam periode yang sama.
Namun perkembangan antara kota dan desa tidak sepenuhnya searah. Kemiskinan perkotaan turun menjadi 11,25 persen pada Maret 2026. Sebaliknya, kemiskinan perdesaan naik tipis dari 11,02 persen pada September 2025 menjadi 11,08 persen pada Maret 2026.
Padahal sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi tumpuan utama tenaga kerja NTB sangat lekat dengan ekonomi perdesaan.
Di sisi lain, tekanan harga ikut menentukan apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa di tingkat rumah tangga.
BPS mencatat inflasi tahunan NTB pada Agustus 2026 sebesar 4,03 persen. Kenaikan harga ini penting dibaca bersama pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat tidak hanya ditentukan oleh bertambahnya aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pendapatan rumah tangga mengimbangi kenaikan biaya hidup.
Jika harga kebutuhan meningkat lebih cepat daripada penghasilan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa terasa jauh lebih tipis di dapur rumah tangga.
Dari sisi pemerataan, kondisi juga membaik. Gini ratio NTB pada Maret 2026 tercatat 0,358, turun dari 0,369 pada Maret 2025. Di wilayah perkotaan, gini ratio berada pada 0,381, sedangkan di perdesaan 0,319.
Artinya, ketimpangan pengeluaran menurun, tetapi belum hilang.
Ekonom Universitas Mataram Iwan Harsono sebelumnya mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan, perluasan lapangan kerja, penguatan UMKM serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan.
“NTB sedang memiliki momentum ekonomi yang sangat baik. Ini tentu harus kita apresiasi dan dijaga. Tetapi keberhasilan itu jangan berhenti pada angka pertumbuhan,” kata Iwan.
Menurutnya, investasi besar juga perlu mempunyai keterkaitan yang kuat dengan ekonomi lokal.
“Investasi besar harus mempunyai keterkaitan yang kuat dengan ekonomi lokal. Tenaga kerja lokal, UMKM, pemasok lokal dan pelaku usaha daerah harus masuk dalam rantai nilai investasi,” ujarnya.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi 10,42 persen tetap menjadi capaian penting, tetapi belum cukup untuk menjawab seberapa besar masyarakat ikut menikmatinya.
Untuk membaca dampaknya terhadap warga, angka PDRB perlu dilihat bersama indikator lain seperti inflasi, kemiskinan, ketimpangan, kualitas pekerjaan, pendapatan rumah tangga, serta seberapa besar nilai ekonomi dari sektor-sektor besar seperti pertambangan benar-benar tinggal dan berputar di dalam NTB.
Pertumbuhan yang tinggi akan semakin berarti ketika bergerak keluar dari laporan statistik menjadi pekerjaan yang lebih baik, pendapatan keluarga yang meningkat, usaha lokal yang tumbuh, serta daya beli masyarakat yang menguat.
Bagi NTB, tantangannya bukan hanya mempertahankan ekonomi tumbuh dua digit. Tantangan berikutnya adalah memastikan mesin pertumbuhan, termasuk tambang, tidak melaju sendirian sementara sebagian besar warga melihatnya dari pinggir jalan. (red.)
