kicknews.today – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar sosialisasi partisipatif. Sosialisasi kali ini membahas mengenai edukasi pelanggaran Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada), yang berlokasi di Kecamatan Gangga, Minggu (9/6/2024).
Puluhan peserta menghadiri acara tersebut, mulai dari organisasi kepemudaan, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pemerhati adat dan budaya.
Komisioner Bawaslu Lombok Utara, Ria Sukandi mengatakan, dalam sosialisasi partisipatif ini diharapkan muncul kesadaran bersama terhadap fungsi pengawasan. Sebab di jajaran penyelenggara pun sifatnya terbatas, kemudian tidak ansih parsial fungsi pengawasan menjadi tanggung jawab Bawaslu semata.
“Karena gol yang akan dicapai dalam pesta demokrasi nanti itu, terwujudnya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat,” ucap Ria Sukandi.
Dirinya berharap, kegiatan sosialisasi partisipatif ini ada kesadaran terhadap fungsi pengawasan bersama. Sebab jajaran pengawas di Bawaslu Lombok Utara terbatas dan lokus pengawasannya cukup luas.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai isu dibedah mulai dari money politik, isu sara, pelanggaran administratif dan lain sebagainya. Indeks tingkat kerawanan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) November mendatang dianggap berbeda dari gelaran Pilkada sebelumnya.
“Kalau kita mengacu pada indeks kerawanan maka penyempitan rawan pasti terjadi, berbeda dengan konsentrasi kita di Pileg (pemilihan legislatif) kemarin. Maka ini menjadi penting sebagai tugas kita bersama,” jelasnya.
“Seperti Pilkada 2020 ada masyarakat kita di Bayan terjerat pidana lantaran memilih dua kali. Ini yang kita tidak ingin terulang kembali, sehingga masyarakat harus diberikan edukasi,” lanjutnya.
Sementara itu, Peserta sosialisasi partisipatif Wiramaya Arnadi mengaku antusias dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Lombok Utara.
Pasalnya, Pilkada mendatang merupakan momentum dalam memilih pemimpin yang berintegritas dan berkomitmen dalam membangun daerah, sehingga idealnya tidak harus disusupi dengan kampanye hitam oleh para calon-calon yang tidak bertanggung jawab.
“Sosialisasi ini perlu karena masih banyak masyarakat kita yang belum memahami. Maka kita mengajak supaya nantinya memilih pemimpin yang betul betul loyal kepada masyarakat,” katanya. (gii)
