kicknews.today – Krisis air bersih di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, mulai berdampak terhadap kepercayaan wisatawan. Sekitar 300 tamu dilaporkan memilih early check-out setelah aliran air mati total sejak Kamis (3/9/2026) dini hari.
Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Lalu Kusnawan mengatakan, hampir seluruh hotel di Gili Trawangan terdampak gangguan tersebut. Sejumlah pengelola harus mencari sumber air alternatif agar kebutuhan dasar tamu tetap terpenuhi.
Ada hotel yang mendatangkan air dari daratan Lombok. Sebagian lainnya terpaksa mengolah air kolam untuk kebutuhan tertentu selama layanan belum kembali normal.
“Sudah banyak tamu yang komplain dan check-out. Sekitar 300 tamu early check-out yang terdeteksi,” kata Lalu Kusnawan kepada kicknews.today, Sabtu (5/9/2026).
Menurutnya, dampak krisis air tidak hanya dapat dihitung dari kamar yang ditinggalkan atau transaksi yang batal. Gangguan berulang terhadap kebutuhan dasar juga berpotensi merusak reputasi Gili Trawangan sebagai salah satu destinasi utama NTB.
“Pariwisata itu soal hospitality. Katanya NTB mau sustainable tourism, tetapi kalau pelayanan primer seperti kebutuhan air bersih saja tidak terpenuhi, bagaimana tamu bisa betah, apalagi sampai repeat order?” ujarnya.
Keluhan wisatawan, ulasan buruk di platform perjalanan dan penyebaran pengalaman negatif melalui media sosial dinilai dapat memengaruhi keputusan calon wisatawan. Dampaknya tidak hanya dirasakan hotel, tetapi juga restoran, pekerja pariwisata, penyedia transportasi, pelaku UMKM hingga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kunjungan wisatawan.
Lalu Kusnawan menilai, pelaku industri pariwisata selama ini ikut mempromosikan Gili Trawangan menggunakan biaya masing-masing. Karena itu, pemerintah diminta memastikan layanan dasar seperti air bersih tersedia sebelum mendorong promosi dan pembangunan pariwisata berkelanjutan.
“Biaya promosi destinasi itu kami keluarkan masing-masing tanpa disubsidi pemerintah. Kalau destinasinya kolaps, apa yang dilakukan? Apa pun caranya, air harus hidup,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan tanggung jawab pemerintah terhadap kerugian yang dialami pelaku usaha. Hotel harus memberikan kompensasi ketika tamu menyampaikan keluhan, sementara kewajiban berupa pajak dan retribusi tetap harus dibayarkan.
“Kalau kami terlambat membayar pajak, kami menerima konsekuensinya. Ketika tamu komplain, kami juga memberikan kompensasi. Kalau industri mengalami kerugian karena kondisi ini, bagaimana tanggung jawab pemerintah?” katanya.
Belum ada penghitungan resmi mengenai nilai kerugian akibat matinya layanan air di Gili Trawangan. Namun, Lalu Kusnawan membuat simulasi berdasarkan pengeluaran minimum wisatawan yang meliputi tiket perjalanan, penginapan, makanan, transportasi lokal dan kebutuhan lainnya.
Dalam simulasi tersebut, pengeluaran seorang wisatawan diperkirakan sekitar Rp3,8 juta. Jika gangguan menyebabkan hilangnya kunjungan 2.000 wisatawan, nilai transaksi yang berpotensi tidak terjadi dapat mencapai Rp7,6 miliar. Jumlahnya dapat meningkat menjadi Rp9,5 miliar apabila berdampak terhadap 2.500 wisatawan.
Adapun angka Rp15,2 miliar yang sempat diperhitungkan berasal dari simulasi 4.000 wisatawan dikalikan pengeluaran Rp3,8 juta per orang. Angka tersebut bukan kerugian yang telah terjadi, melainkan gambaran potensi nilai transaksi apabila krisis air berdampak terhadap kunjungan dalam jumlah tersebut.
Berdasarkan data Dinas Pariwisata Lombok Utara, jumlah kunjungan ke kawasan Tiga Gili pada musim ramai 2026 berada pada kisaran 2.000 hingga 2.500 orang per hari. Sementara jumlah 4.000 wisatawan merupakan gambaran tingkat kunjungan pada periode puncak tertentu dalam beberapa tahun sebelumnya.
Lalu Kusnawan menegaskan, kerugian reputasi tidak mudah dihitung seperti pembatalan kamar. Wisatawan yang kecewa dapat memilih destinasi lain dan tidak kembali berkunjung ke Gili Trawangan.
Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan semangat pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya berbicara mengenai lingkungan, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan, kenyamanan wisatawan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Gangguan air terjadi dalam proses peralihan pengelolaan sistem Seawater Reverse Osmosis (SWRO) kepada Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung. Proses operasional masih menghadapi persoalan teknis, perizinan dan pengendalian lingkungan karena Gili Trawangan berada di kawasan konservasi.
Perumda Air Minum Lombok Utara sebelumnya menyatakan penanganan dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, PT TCN dan instansi terkait. Distribusi air bersih darurat juga disiapkan untuk warga, fasilitas publik, fasilitas kesehatan dan kebutuhan sanitasi dasar.
Namun, belum ada kepastian kapan layanan air kembali normal. Pelaku usaha pun diminta menghemat penggunaan air selama proses pemulihan berlangsung.
Soal penghematan ini Lalu Kusnawan juga menimpali, “apa yang mau dihemat sedang air tidak ada. Kalau kata penghematan itu saat airnya ada dan kita diminta irit dalam penggunaan. Ini airnya saja tidak ada,”.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga memutuskan menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung penyediaan air dan memperpanjang diskresi pengelolaan layanan air di kawasan Gili sekitar tiga bulan. Kebijakan tersebut ditempuh sembari menunggu arahan pemerintah pusat mengenai skema pengelolaan jangka panjang.
Bagi Lalu Kusnawan, persoalan tersebut harus diselesaikan secara cepat karena menyangkut kebutuhan masyarakat sekaligus masa depan salah satu destinasi yang menjadi pintu masuk pariwisata NTB.
Krisis air di Gili Trawangan akhirnya bukan hanya perkara keran yang tidak mengalir. Kondisi ini menjadi ujian terhadap kemampuan pemerintah menyediakan kebutuhan dasar, menjaga kepercayaan wisatawan dan membuktikan bahwa pariwisata berkelanjutan tidak berhenti sebagai slogan promosi. (red.)
