Ruas Akar-akar ke Pawang Timpas Timur dipersoalkan, DPRD KLU ingatkan Pemda hormati kesepakatan

Ketua Fraksi Golkar DPRD KLU, Raden Nyakradi. (Foto. kicknews.today/Ist)

kicknews.today – Polemik rencana pembangunan ruas jalan Akar-Akar menuju Pawang Timpas Timur di Kecamatan Bayan mulai memanas. Munculnya informasi terkait dugaan pengalihan proyek infrastruktur tersebut ke wilayah Temuan Sari memicu reaksi keras dari DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Ketua Fraksi Golkar DPRD KLU, Raden Nyakradi mengkritisi tajam wacana pemindahan proyek yang sebelumnya telah disepakati melalui mekanisme perencanaan resmi daerah.

Menurut Nyakradi, ruas jalan Akar-Akar menuju Pawang Timpas Timur merupakan usulan murni masyarakat yang diperjuangkan secara konstitusional mulai dari Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbang Kecamatan, hingga Musrenbang Kabupaten.

Dia menjelaskan, pada awal pembahasan APBD 2026, Kecamatan Bayan sebenarnya belum masuk dalam prioritas pembangunan jalan hotmix. Namun, setelah melalui perjuangan dalam pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD, anggaran pembangunan akhirnya berhasil dialokasikan.

“Untuk menghindari konflik kepentingan antardesa yang mengusulkan, OPD teknis telah mengumpulkan seluruh kepala desa se-Kecamatan Bayan bersama legislator Dapil Bayan. Karena tidak ada titik temu, akhirnya dilakukan voting. Dari hasil voting itulah ruas Akar-Akar menuju Pawang Timpas Timur memperoleh suara terbanyak,” ujar Nyakradi, Senin (18/05/2026).

Dia menambahkan, pasca-voting, tahapan survei lapangan hingga pengukuran anggaran telah rampung dilakukan. Karena itu, munculnya wacana pengalihan proyek ke Temuan Sari dinilai berpotensi mencederai legitimasi proses perencanaan pembangunan daerah.

Nyakradi juga mengingatkan pemerintah daerah agar tetap konsisten menghormati mekanisme bottom-up planning yang selama ini menjadi dasar penyusunan program pembangunan.

Menurutnya, apabila hasil kesepakatan Musrenbang dan voting yang telah dilaksanakan diabaikan, hal itu dikhawatirkan dapat memicu mosi tidak percaya masyarakat terhadap forum perencanaan resmi pemerintah.

“Jangan sampai masyarakat menjadi jenuh dan kehilangan kepercayaan terhadap Musrenbang hanya karena keputusan yang sudah disepakati bersama kemudian berubah di tengah jalan,” tegasnya. (gii/*)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI