kicknews.today – Penjabat Bupati Lombok Timur H. M Juaini Taofik mengajak seluruh kepala desa lingkup Kabupaten Lombok Timur untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam membangun desa. Ia menekankan pentingnya mengurangi perbedaan dan bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat.
”Konsep never slip the difference yang diangkat dari buku Chris Hope menjadi sorotan, komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang kuat adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Selain itu, pentingnya peran aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengawal penggunaan anggaran desa,” katanya saat membuka acara sarasehan dan rakor akhir tahun Forum Komunikasi Kepala Desa, Senin (23/12).
Disisi lain, Juaini mengingatkan bahwa kades memiliki sejarah panjang dalam menjalankan kebijakan pemerintah, bahkan sejak masa penjajahan. Terlebih lagi pada masa penjajahan Belanda, kepala desa seringkali hanya menjadi alat untuk menjalankan kebijakan kolonial. Masyarakat desa dipaksa untuk melakukan berbagai pekerjaan fisik seperti membangun jalan dan terowongan. Disebutnya, pemerintah Belanda menyadari pentingnya peran kepala desa dalam memobilisasi masyarakat untuk melakukan kerja paksa tersebut.
Berikutnya, peran kades saat ini, diharapkan lebih proaktif dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Maka untuk mencapai hal tersebut, kades perlu meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola anggaran desa, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
”Saya tekankan pentingnya upaya bersama untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting, serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya mendorong agar masyarakat lebih aktif terlibat dalam proses penganggaran desa (APBDes). Hal tersebut saya rasa penting agar tidak ada kelompok masyarakat yang termarjinalkan, serta agar program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambah nya.
Selain partisipasi, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat harus dapat dengan mudah mengakses informasi terkait penggunaan dana desa, dan kades harus bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa.
Acara yang bertempat di gedung BVLP Lombok Timur, Lenek Daya, Kecamatan Aikmel tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa dan mempercepat pembangunan desa. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip good governance, dengan demikian dapat tercipta desa yang lebih sejahtera dan mandiri. (cit)
