kicknews.today – Uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlindungan Sosial atau Perlinsos di Lombok Timur masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Salah satu persoalan yang banyak ditemui agen Perlinsos di desa adalah warga yang terdeteksi berada pada desil tinggi, sehingga dinilai berpotensi tidak layak menerima bantuan sosial.
Agen Perlinsos, Hirfan mengatakan warga sebenarnya masih dapat mengajukan sanggahan. Namun proses tersebut tidak selalu berjalan mulus karena terdapat sejumlah data dan foto yang harus dilengkapi.
“Masalah terbesar masyarakat adalah menurunkan desil. Di format sanggah ada foto yang harus diisi, tapi pengisiannya kadang tidak bisa sinkron karena lokasi rumah sempit, sehingga foto rumah tidak bisa utuh,” kata Hirfan, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, ada warga yang sudah mendaftar secara mandiri menggunakan telepon seluler, bahkan telah membuat PIN Identitas Kependudukan Digital (IKD). Namun sistem kemudian mendeteksi mereka berada pada desil 6 hingga 10.
Desil tersebut menggambarkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi.
Hirfan mengatakan warga tetap dapat mengajukan diri. Nantinya sistem akan melakukan penyaringan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.
“Siapapun bisa mengusulkan. Soal dapat atau tidak, nanti sistem yang menyaring apakah layak atau tidak,” ujarnya.
Sementara itu, Agus dari Dinas Sosial Lombok Timur mengatakan target pendataan Perlinsos mencapai 501.146 KK hingga 31 Agustus 2026.
“Siapapun bisa daftar, terutama masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” katanya.
Berdasarkan pemantauan Dewan Ekonomi Nasional, Lombok Timur sempat mencatat 18.977 pendaftaran dalam satu hari. Angka itu lebih tinggi dibanding Kota Makassar sebanyak 16.419 pendaftaran dan Sumedang sebanyak 16.060 pendaftaran.
Masyarakat dapat mendaftar secara mandiri setelah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital melalui UPT Dukcapil masing-masing.
Bagi warga yang mengalami kesulitan, pemerintah juga menyiapkan bantuan melalui petugas atau agen di tingkat desa.
Pemkab Lombok Timur menargetkan seluruh warga masuk dalam pendataan agar pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat dalam menentukan penerima program perlindungan sosial. (cit)
