kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sedang memproses pembentukan Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air menjadi satu kecamatan tersendiri untuk memperkuat pelayanan publik serta tata kelola kawasan wisata tersebut.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar mengatakan, rencana pembentukan kecamatan baru masih berada dalam proses penyusunan regulasi.
“Sekarang ini rencana kita dari pemerintah kabupaten membuat tiga Gili menjadi satu kecamatan dulu. Itu sedang berjalan regulasinya,” kata Najmul, Selasa (8/9/2026).
Saat ini, ketiga pulau wisata tersebut berada dalam wilayah Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang. Pembentukan kecamatan baru diharapkan membuat pengelolaan pelayanan dasar, lingkungan dan perizinan menjadi lebih terfokus.
Rencana itu kembali mengemuka di tengah krisis air bersih di Gili Trawangan. Terhentinya suplai air dari PT Tiara Cipta Nirwana menunjukkan rumitnya koordinasi pengelolaan layanan dasar di kawasan yang melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan sejumlah kementerian.
Selain membentuk kecamatan baru, Pemkab Lombok Utara mendukung wacana pembentukan badan otoritas untuk mengelola kawasan Tiga Gili. Namun, dukungan tersebut diberikan sepanjang lembaga itu dapat mempermudah pelayanan dan tata kelola.
“Ya, sepanjang mempermudah. Kalau tidak mempermudah, kan susah kita,” ujar Najmul.
Sambil menunggu penyelesaian perizinan dan penataan tata kelola, Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung ditugaskan memenuhi kebutuhan air bersih warga Gili Trawangan.
Baca Juga: Krisis air Gili berulang, DPRD dorong pembangunan pipa bawah laut dari Lombok
Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, sekitar 600 kepala keluarga di Gili Trawangan membutuhkan 60 hingga 70 meter kubik air bersih per hari. PDAM menyiapkan pasokan hingga sekitar 70 meter kubik setiap hari yang disalurkan secara bertahap.
“Jadi, nanti PDAM yang bertanggung jawab. PDAM yang juga mengalirkan air,” tegas Najmul.
Biaya operasional distribusi air untuk sementara ditanggung melalui kebijakan internal PDAM. Pemerintah juga membuka kemungkinan pasokan darurat kepada warga diberikan secara gratis hingga mekanisme pelayanan dan pembiayaannya ditetapkan.
Baca Juga: Air belum mengalir, 3 hotel Gili Trawangan hentikan reservasi dan mulai refund tamu
“Mungkin untuk sementara ini gratis, tapi pada saatnya nanti akan disesuaikan,” katanya.
Di sisi lain, Pemkab Lombok Utara bersama Pemprov NTB telah meminta PT TCN kembali mengalirkan air sambil menuntaskan proses perizinan di pemerintah pusat.
Najmul mengatakan pemerintah memilih mempertahankan penyedia yang ada karena mencari perusahaan pengganti membutuhkan proses panjang, sedangkan masyarakat memerlukan air dalam waktu cepat.
“Kami minta keran airnya dibuka sembari PT TCN mendapat perizinan dari pusat. Tidak ada opsi lain karena ini harus cepat. Kalau ada perusahaan lain, prosesnya lama lagi,” ujarnya.
Menurut Najmul, persoalan yang dihadapi PT TCN berkaitan dengan penyesuaian perizinan dan operasional sistem seawater reverse osmosis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup.
“KKP meminta PT TCN memperbaiki sistem operasionalnya. Semoga ini bisa cepat,” tutupnya. (gii/red.)
