kicknews.today – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Utara, Hakamah, mendorong pemerintah daerah membangun jaringan pipa bawah laut dari Pulau Lombok menuju Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan sebagai solusi jangka panjang atas krisis air bersih di kawasan wisata tersebut.
Dorongan itu disampaikan setelah terhentinya pasokan air mulai mengganggu pelayanan hotel dan restoran di Gili Trawangan. Hakamah mengaku menerima keluhan dari masyarakat, pelaku usaha dan wisatawan terkait kondisi tersebut.
“Memang lagi viral di media sosial. Bahkan dari tamu-tamu kita, masyarakat Gili, sampai pengusaha juga sempat WA dengan saya terkait dengan ini,” kata Hakamah, Selasa (8/9/2026).
Menurut Hakamah, salah seorang pelaku usaha melaporkan sekitar 300 wisatawan meninggalkan penginapan lebih awal akibat tidak tersedianya air bersih.
Ia mengatakan pasokan air berhenti setelah PT TCN menutup distribusi pada 2 September 2026. Pemerintah daerah kemudian menyiapkan pengiriman air dari Muara Putat sebagai langkah darurat.
Namun, Hakamah mempertanyakan kemampuan pengiriman tersebut dalam memenuhi kebutuhan warga dan industri pariwisata. Ia juga meminta pemerintah menjelaskan kapasitas setiap pengiriman, biaya operasional serta sumber anggaran yang digunakan.
“Ketika dibawa airnya dari Muara Putat ke Gili Meno dan Gili Trawangan, berapa jumlah yang dibawa dalam sekali angkut? Itu memakan waktu dan biaya. Sumber anggarannya dari mana? Apakah dari BTT atau apa?” ujarnya.
Menurutnya, krisis air di kawasan tiga Gili bukan persoalan baru. Masalah yang berkaitan dengan PT TCN, Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tersebut telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian permanen.
Hakamah mengatakan DPRD Lombok Utara sejak 2024 telah meminta pemerintah daerah mengevaluasi kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam pengelolaan air di kawasan Gili.
Baca Juga: Air belum mengalir, 3 hotel Gili Trawangan hentikan reservasi dan mulai refund tamu
Salah satu solusi yang pernah didorong ialah melanjutkan jaringan pipa bawah laut dari Gili Air menuju Gili Meno dan Gili Trawangan. Air bersih akan dialirkan dari daratan Lombok dan pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan daerah air minum.
“Pada waktu itu kami di DPRD meminta Pak Bupati mengevaluasi MoU KPBU. Bahkan kami bersepakat PDAM atau Pemda menanam pipa bawah laut, melanjutkan dari Gili Air ke Gili Meno dan Gili Trawangan. Airnya dari darat,” katanya.
Pembangunan jaringan tersebut dinilai perlu kembali dipertimbangkan karena krisis air juga telah berlangsung lama di Gili Meno. Menurut Hakamah, masyarakat Gili Meno menginginkan pasokan air bersih dari daratan Lombok.
Untuk penanganan jangka pendek, ia mendorong pemerintah daerah memperpanjang diskresi operasional agar layanan air kembali berjalan sambil menyiapkan solusi permanen.
“Jangka pendek, buka lagi. Pemerintah memperpanjang lagi diskresi satu bulan, dua bulan atau tiga bulan. Itu solusi yang paling tepat saat ini sambil mencari solusi,” ujarnya.
Hakamah meminta pemerintah melibatkan Pemprov NTB, pemerintah desa, masyarakat serta asosiasi pelaku usaha dalam menyelesaikan krisis tersebut. Menurutnya, gangguan air di tiga Gili bukan hanya persoalan Lombok Utara karena dampaknya menyentuh citra pariwisata NTB.
“Kalau persoalan ini tidak bisa dituntaskan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, saya kira Pak Gubernur harus turun tangan juga. Pariwisata ini bagian dari provinsi,” katanya.
Ia menyebut kunjungan wisatawan ke kawasan tiga Gili dapat mencapai sekitar 4.000 orang per hari. Karena itu, gangguan air berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, menurunkan pendapatan daerah dan merusak kepercayaan wisatawan.
“Jangan sampai kita mengecewakan mereka. Tamu-tamu kita ini emas yang membawa uang untuk PAD dan pembangunan Kabupaten Lombok Utara,” ujarnya.
Baca Juga: Diskresi enam bulan bukan jawaban permanen untuk krisis air Gili Trawangan
Selain menjamin kontinuitas pasokan, Hakamah meminta pemerintah mengevaluasi dampak lingkungan pengolahan air laut di kawasan Gili. Kepatuhan terhadap perizinan dan pengelolaan limbah harus menjadi bagian dari keputusan mengenai kelanjutan kerja sama.
“Kalau memang dilanjutkan, jangan melanggar hukum. Kalau limbah terus-menerus dibuang ke sana, umur Gili ini sampai berapa tahun? Apakah 20 tahun lagi masih ada orang datang kalau kotor dan merusak karang? Ini juga harus kita pikirkan,” katanya.
Ia membuka kemungkinan pembangunan sistem penyediaan air menggunakan APBD melalui dinas teknis. Setelah jaringan selesai, pengelolaannya dapat diserahkan kepada Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung.
Menurutnya, kawasan tiga Gili juga membutuhkan lebih dari satu sumber pasokan agar pelayanan tidak berhenti total ketika salah satu sistem mengalami gangguan.
“Jangan monopoli. Harus ada yang lain. Ketika TCN tutup, yang lain masih hidup,” katanya.
Hakamah berharap Pemkab Lombok Utara segera mengambil keputusan konkret agar krisis air tidak terus berulang dan mengganggu kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata.
“Pak Bupati harus segera mencari solusi dan mudah-mudahan segera bisa diatasi,” tutupnya. (gii/red.)
