kicknews.today – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Hakamah menyoroti rendahnya gaji yang diterima sebagian guru honorer di Lombok Utara. Dia menilai kesejahteraan para guru perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Menurut Hakamah, informasi mengenai guru honorer yang hanya menerima gaji sebesar Rp 250 ribu per bulan sangat memprihatinkan. Bahkan, terdapat guru yang masih menunggu pencairan rapelan selama tiga bulan, sehingga total yang diterima hanya sekitar Rp 750 ribu.
“Perihatin sekali kita mendengar ada guru yang hanya menerima Rp250 ribu per bulan. Itu jumlah yang sangat kecil. Untuk kebutuhan sehari-hari tentu tidak mencukupi,” ujar Hakamah, Rabu (24/06/2026).
Dia menegaskan bahwa guru memiliki peran besar dalam membentuk sumber daya manusia, termasuk para pejabat dan anggota legislatif yang saat ini menjabat. Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru honorer harus menjadi agenda bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
“Kalau menurut saya, bentuk penghormatan yang sesungguhnya kepada guru adalah dengan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita semua bisa berada di posisi sekarang karena jasa para guru. Maka sudah sepatutnya kita bersama-sama mencari jalan untuk menaikkan gaji mereka,” katanya.
Hakamah mengakui kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini masih terbatas. Namun demikian, dia menilai keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan nasib para tenaga pendidik yang selama ini tetap mengabdi di tengah berbagai kekurangan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencari solusi terbaik atau win-win solution agar kesejahteraan guru dapat ditingkatkan tanpa mengganggu stabilitas anggaran daerah. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menutup berbagai potensi kebocoran penerimaan daerah.
“PAD harus terus ditingkatkan. Pos-pos yang masih bocor harus diperbaiki. Dengan begitu ruang fiskal daerah bisa lebih besar untuk mendukung program-program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat, termasuk guru honorer,” ujarnya.
Dia juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang mengatur proporsi belanja pegawai. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu disikapi dengan strategi peningkatan pendapatan daerah agar tidak berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Lebih lanjut, Hakamah menilai persoalan rendahnya gaji guru honorer bukan masalah baru. Keluhan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan berulang kali menjadi perhatian DPRD.
“Ini persoalan yang sudah lama. Saya kira pemerintah daerah harus bijak dalam menyikapinya. Guru-guru ini setiap hari menjalankan tugasnya mendidik anak-anak kita. Sudah seharusnya ada perhatian yang lebih serius terhadap kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Meski demikian, Hakamah meyakini pemerintah daerah tengah berupaya mencari regulasi dan skema yang memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan guru honorer di Lombok Utara.
“Harapan kita ya langkah konkret dapat segera diwujudkanlah untuk tenaga pendidik kita ini, agar mendapatkan penghargaan yang lebih layak atas pengabdian mereka,” tutupnya. (gii/*)
