kicknews.today – Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan menegaskan bahwa pembubaran penambang liar di Sekotong dan Lantung bukan solusi yang tepat.
”Saat ditanya oleh Komisi III DPR terkait hal ini, saya memilih melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi para penambang di sana,” ujarnya kepada media di Lapangan Bara Dhaksa Mapolda NTB, Kamis (27/02/2025).
Menurutnya, mayoritas penambang adalah pejuang keluarga yang bekerja keras demi menghidupi anak dan istri mereka.
”Nah jika mereka diusir tanpa solusi, akan muncul tiga dampak besar. Soal ekonomi, sosial, dan kriminalitas,” katanya cemas.
Sebagai langkah solutif, pemerintah dan Polri berupaya melegalkan aktivitas penambangan dengan mengajukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke pemerintah pusat.
”Alhamdulillah, hasilnya NTB mendapatkan 16 titik WPR yang tersebar di Bima, Sekotong, dan Pulau Sumbawa,” kata Kapolda.
”Untuk memastikan pertambangan berjalan aman dan ramah lingkungan, kami memberikan solusi untuk membentuk koperasi yang bermitra dengan perusahaan kecil yang memiliki alat dan teknologi modern,” katanya menambahkan.
Pemerintah juga akan melakukan pengawasan ketat terutama dalam mencegah penggunaan merkuri yang merusak lingkungan. Mengurangi risiko kecelakaan kerja akibat metode penambangan tradisional yang berbahaya. Menjamin transparansi pembagian hasil, agar masyarakat tidak dirugikan.
”Jika dikelola dengan baik, setiap koperasi bisa menampung 100-200 tenaga kerja. Sehingga dalam 16 titik yang disetujui, ribuan warga bisa mendapatkan pekerjaan legal dan berkelanjutan,” jelasnya.
Kapolda NTB berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar proses verifikasi segera rampung, sehingga masyarakat dapat bekerja secara legal, lingkungan tetap terjaga, dan perekonomian daerah semakin kuat. (gii)
