kicknews.today – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat di Gili Meno terus berjalan di tengah ancaman kekeringan akibat musim kemarau ekstrem tahun 2026.
Komitmen itu ditegaskan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar. “Kami pemerintah daerah tidak akan membiarkan pelayanan dasar masyarakat, khususnya kebutuhan air bersih, mengalami kekosongan,” katanya, Senin (27/04/2026).
Menurut Najmul, pemerintah daerah berupaya maksimal agar suplai air ke Gili Meno tetap terjaga. Dia menegaskan persoalan krisis air di wilayah tersebut terus ditangani dan masyarakat tetap memperoleh akses air bersih, tinggal bagaimana pemanfaatannya dilakukan secara optimal.
Sebagai langkah konkret, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara pada 2026 telah mengalokasikan anggaran khusus untuk suplai air bersih ke Gili Meno.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KLU, M Zaldy Rahadian mengatakan pola distribusi air telah dibahas bersama pemerintah kecamatan dan desa, dengan penyaluran awal disepakati dua kali dalam sepekan, menyesuaikan kondisi di lapangan.
Namun, intensitas distribusi disebut fleksibel dan dapat ditingkatkan menjadi tiga hingga empat kali seminggu jika musim kemarau semakin panjang dan masyarakat tidak lagi dapat mengandalkan tampungan air hujan.
“Sekali pengangkutan kami membawa lima kubik air bersih. Sempat disepakati tiga kali seminggu, tetapi setelah evaluasi, bak penampungan di lokasi belum habis terpakai sehingga pola distribusi disesuaikan agar lebih efektif,” ujar Zaldy.
BPBD menargetkan program suplai air darurat ini berjalan selama tiga bulan, namun durasinya bisa berubah tergantung intensitas kebutuhan di lapangan. Bahkan, jika dampak kekeringan meningkat, masa layanan diperkirakan bisa dipadatkan menjadi dua bulan dengan frekuensi distribusi yang lebih tinggi.
Zaldy menambahkan, antisipasi ini juga berkaitan dengan prediksi fenomena El Nino ekstrem pada 2026 yang berpotensi menghadirkan musim kemarau lebih cepat, lebih panjang, dan lebih kering berdasarkan informasi BMKG. Kondisi itu dinilai tidak hanya berpengaruh pada ketersediaan air bersih, tetapi juga sektor pertanian.
“Karena itu pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya antara Dinas Pertanian dan Dinas PUPR dalam menyusun pola tanam yang menyesuaikan debit air serta memilih varietas tanaman yang tahan terhadap musim kering ekstrem guna menghindari gagal panen,” tutupnya. (gii/*)
