kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama DPRD KLU mendorong penguatan ketahanan energi daerah melalui penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM), pemerataan distribusi hingga pelosok, serta percepatan pengoperasian fasilitas penyaluran energi bagi masyarakat dan nelayan.
Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang digelar pada Rabu lalu. FGD tersebut membahas langkah strategis untuk memastikan ketersediaan BBM di Kabupaten Lombok Utara tetap aman dan tidak lagi mengalami krisis.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) KLU, Laela Sukati menjelaskan, pembahasan utama dalam FGD tersebut bukan terkait persoalan kelangkaan BBM, melainkan upaya penambahan kuota dan pengajuan rekomendasi penyaluran biosolar untuk dua SPBU di KLU.
“Dari hasil pembahasan bersama tim BPH Migas, pengajuan tersebut akan segera diproses dan diharapkan dapat dipertimbangkan untuk penyaluran biosolar di dua SPBU tersebut,” ujarnya, Jumat (05/06/2026).
Menurut Laela, persetujuan penyaluran biosolar sangat bergantung pada hasil verifikasi BPH Migas, terutama terkait kelengkapan sarana dan prasarana (sarpras) yang harus memenuhi ketentuan.
Dia memperkirakan keputusan terkait pengajuan tersebut dapat diketahui pada triwulan ketiga tahun ini.
“Kalau hasil verifikasi sudah sesuai ketentuan, insyaallah bisa disetujui. Harapan kami tentu agar pelayanan kepada masyarakat semakin lancar karena penyaluran BBM ini sangat berdampak pada pelayanan dasar,” katanya.
Sementara, Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah menegaskan, DPRD hadir dalam FGD tersebut untuk memastikan ketahanan energi di Lombok Utara semakin kuat dan tidak lagi terjadi krisis BBM maupun LPG di masa mendatang.
“Kita ingin memastikan ke depan di Lombok Utara tidak ada lagi krisis BBM, baik solar, pertalite maupun LPG,” tegasnya.
Hakamah mengatakan, meski saat ini terdapat tiga SPBU di KLU dan belum seluruhnya beroperasi optimal, pemerintah daerah bersama Pertamina dan BPH Migas diminta membangun titik-titik penjualan BBM hingga ke pelosok desa.
Menurutnya, hasil FGD membuka peluang pembangunan satu titik penyaluran BBM di setiap kecamatan dengan syarat dan ketentuan tertentu.
“Kita ingin masyarakat di daerah pelosok tetap mudah mendapatkan BBM. Tidak mungkin masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan hutan harus ke SPBU hanya untuk membeli satu atau dua liter minyak untuk kebutuhan harian,” ujarnya.
Dia juga menyoroti dampak krisis BBM terhadap nelayan. Menurutnya, saat terjadi kelangkaan, nelayan bahkan harus menghabiskan waktu dua hingga empat jam hanya untuk mencari solar.
Karena itu, DPRD meminta agar SPBU di Gondang segera diperbaiki atau dipindahkan ke lokasi yang lebih aman akibat ancaman abrasi pantai dan gelombang laut.
“Harapan kita SPBU di Gondang bisa segera dihidupkan kembali untuk menjamin kebutuhan solar nelayan di Lombok Utara,” katanya.
Selain itu, Hakamah turut mendorong percepatan pengadaan lahan di Sukadana guna mendukung pengembangan Koperasi Nelayan Merah Putih. Menurutnya, pengadaan lahan tersebut dapat membuka peluang masuknya anggaran hingga Rp22 miliar untuk pembangunan fasilitas pendukung, termasuk dermaga dan titik distribusi BBM.
Hakamah menilai keberadaan fasilitas tersebut akan mempermudah kapal-kapal dari Sulawesi bersandar langsung di Lombok Utara dan mendukung aktivitas ekonomi nelayan lokal.
“Kalau fasilitas itu terbangun, kapal dari Sulawesi bisa langsung bersandar di Lombok Utara, nelayan kita terlayani BBM, dan aktivitas ekonomi akan bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Hakamah mengajak seluruh masyarakat ikut mengawasi distribusi BBM di Kabupaten Lombok Utara agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
“Karena kunci bergeraknya Kabupaten Lombok Utara ini adalah BBM,” tutupnya. (gii/*)
