kicknews.today – Dana hibah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Timur diduga diselewengkan. Dana hibah sebesar Rp1 miliar itu seharusnya diperuntukkan untuk peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sosialisasi untuk organisasi kepemudaan (OKP) di Lombok Timur.
Penyelewengan dana tersebut mencuat dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menerima proposal dari pihak KNPI l maupun KNPI II. Bahkan dugaan penyelewengan itu sudah disampaikan ke aparat penegak hukum (APH).
Salah satu tokoh pemuda di Lombok Timur, Rohman Rofiki menyoroti terkait dugaan penyelewengan dana hibah KNPI itu. Dia mengungkapkan, dana tersebut diduga digunakan untuk kepribadian oknum ketua dan jajarannya. Bahkan, sejauh ini kegiatan yang mereka lakukan kata dia, hanya seremonial belaka.
“Harus diawasi dengan ketat tidak boleh bobol, karena ini dana hibah yang sangat besar untuk KNPI. Saya sudah menyampaikan ke APH terkait masalah ini untuk ikut serta awasi,” kata Rohman Rofiki, Selasa (6/8/2024).
Ia menyebutkan, dana yang besar tersebut sudah cair pada termin pertama dengan jumlah Rp 500 juta dan dibagi dua kepada DPD KNPI l dan DPD KNPI II.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPD KNPI l dan DPD KNPI II, Heri Karisma menganggap tuduhan tokoh pemuda tersebut dianggap berlebihan.
“Perlu diketahui, anggaran KNPI itu totalnya Rp 1 miliar, tapi dibagi tiga. Rp 700 juta masing-masing dibagi dua untuk kedua KNPI. Sedangkan Rp 300 juta Dikbud yang kelola. Bahkan yang Rp 700 itu pun belum cair sepenuhnya. Baru termin pertama yang cair yakni, Rp 100 juta,” jelas dia.
Setelah dana Rp100 juta itu cair kata Heri, dibagi lagi ke OKP dan beberapa sisa pembayaran kegiatan yang pernah dilakukan, terutama saat Ramadhan. Seperti beberapa kali kegiatan santunan, rapat rutin KNPI, acara gebyar sambut pemilu damai hingga bantuan distribusi air bersih ke daerah selatan Lombok Timur.
“Jadi, saya bagian dari KNPI yang kebetulan tau proses perjalanannya dan program-program yang dilakukan itu saya ikut serta. Kalau dibilang buang anggaran saat rapat, tidak juga karena program-program itu muncul hasil rapat,” tambahnya.
Menurut dia, tuduhan itu muncul bagian dari miskomunikasi atau salah konfirmasi. Dari masalah ini kata dia, ke depan KNPI harus lebih terbuka lagi ke publik setiap kegiatannya.
“Artinya, kami harus lebih masif publish setiap kegiatannya agar tidak ada kecurigaan-kecurigaan dan statement liar. Karena mungkin mereka yang berstatemen liar hari ini hanya kekurangan informasi dan salah dapat informasi saja,” pungkasnya. (cit)
