kicknews.today – Pembangunan jalan lingkar utara dari Jambianom di Kecamatan Tanjung hingga tembus Kecamatan Gangga tak kunjung ada kepastian. Padahal pembebasan lahan sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu dan telah menghabiskan anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga miliaran rupiah.
Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Djohan Sjamsu menerangkan, untuk pembangunan jalan lingkar utara itu paling tidak memang membutuhkan anggaran hingga Rp700 miliar.
“Anggaran itu untuk menuntaskan pembangunan jalan dan jembatan yang masuk dalam perencanaan,” ungkap Djohan, Kamis (11/7/2024).
Sebelumnya dari pemerintah pusat juga sudah mengintervensi pembangunan jalan tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan kata Djohan, di 2023 pemerintah telah menjanjikan untuk mengucurkan dana awal untuk pembangunan sebesar Rp 61 miliar, meski belakangan anggaran itu diakui belum terlihat.
Pihaknya sudah meminta pemerintah pusat untuk serius membantu. Dirinya juga sudah menghadap Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) agar di support dari dana APBN.
“Kalau hanya Rp 61 miliar belum bisa menyelesaikan masalah untuk jalan ini,” katanya.
Sementara dari pemerintah daerah (Pemda) sudah melengkapi segala persyaratan penunjang yang diminta untuk pembangunan jalan tersebut.
“Jika memang pembangunannya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, maka dari pemerintah daerah akan memulai dengan menggunakan APBD. Itu sebagai alternatif lain, kita cicil menggunakan APBD,” ujarnya.
Sementara Kadis PUPR KLU, Kahar Rizal menambahkan pihaknya beberapa kali mendatangi kementerian terkait mengusulkan pembangunan jalan lingkar utara. Bahkan, audiensi telah dilakukan dengan pusat dan telah disuarakan juga ke Banggar DPR RI.
Dikatakan Kahar, administrasi secara teknis dengan kriteria Detail Engineering Design (DED) sudah siap. “Pemerintah pusat tinggal merestui untuk di-support dari APBN,” ucapnya.
Lanjut Kahar, upaya dan ikhtiar sudah dilakukan, namun kemungkinan Pemda kalah langkah. Sehingga pembangunan jalan tersebut belum bisa terwujud, meskipun sudah dilakukan pembebasan lahan warga.
“Sepertinya ini ada kendala soal kepentingan politik. Namun di Bappenas menjanjikan, jika tidak di tahun 2024 akan dimulai pembangunan tahun 2025,” tutupnya. (gii)
