kicknews.today – Biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan. Angkanya bahkan disebut berpotensi mencapai sekitar Rp107 juta. Di sisi lain, pemerintah juga akan memperketat persyaratan kesehatan bagi jemaah yang akan diberangkatkan.
Hal itu disampaikan dalam Dialog Bisnis dan Keuangan Haji yang digelar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di kediaman Ketua PKB Kota Bima, Minggu (9/8/2026). Kegiatan tersebut difasilitasi Anggota DPR RI Komisi VIII, Hj Mahdalena.
Dialog membahas sejumlah persoalan strategis penyelenggaraan haji, mulai dari biaya, kesehatan jemaah hingga pengembangan ekosistem ekonomi haji.
Selain Hj Mahdalena, Kepala Kemenhaj Kota Bima H Eka Iskandar MSi turut hadir sebagai narasumber. Kegiatan diikuti ratusan peserta yang terdiri dari jemaah haji, calon jemaah haji, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh perempuan.
Dalam pemaparannya, Hj Mahdalena menyampaikan adanya kemungkinan perubahan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada 2027. Biaya riil penyelenggaraan haji disebut berpotensi mencapai sekitar Rp107 juta.
Meski demikian, pemerintah diperkirakan tetap memberikan dukungan pembiayaan kepada jemaah. Skema nilai manfaat diharapkan dapat menekan biaya yang harus dibayarkan langsung oleh masyarakat.
Saat ini, komposisi pembiayaan haji disebut berada pada skema sekitar 60 persen berasal dari nilai manfaat dan 40 persen dari biaya yang dibayarkan jemaah.
Skema tersebut memungkinkan biaya yang ditanggung jemaah lebih rendah dibandingkan biaya riil penyelenggaraan ibadah haji.
Selain persoalan biaya, kesehatan jemaah menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan haji 2027.
Pemerintah akan memperketat persyaratan istithaah kesehatan bagi calon jemaah. Kebijakan itu dilakukan karena masih ditemukan jemaah Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan saat menjalankan ibadah haji.
Kondisi kesehatan tersebut dinilai berpotensi menghambat jemaah dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah secara optimal.
Karena itu, calon jemaah yang akan diberangkatkan diharapkan benar-benar memenuhi persyaratan kesehatan serta memiliki kemampuan fisik untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji.
Sementara itu, Kepala Kemenhaj Kota Bima H Eka Iskandar MSi memaparkan tiga aspek yang menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan haji.
Salah satunya adalah keberhasilan ritual, yakni memastikan jemaah mampu melaksanakan seluruh rukun, wajib dan sunnah haji dengan baik.
Selain itu, pengembangan ekosistem ekonomi haji juga menjadi perhatian. Salah satu potensi yang dibahas adalah pengelolaan pembayaran dam bagi jemaah haji tamattu.
Ke depan, pembayaran dam diupayakan dapat dilakukan di Indonesia sehingga manfaat ekonomi dari pembayaran tersebut dapat kembali dirasakan masyarakat di daerah.
Dalam skema tersebut, hewan untuk pembayaran dam nantinya dapat dipotong di daerah asal jemaah. Dengan demikian, potensi ekonomi dari kebutuhan hewan dam dapat dikembangkan melalui sektor peternakan di daerah.
“Skema ini diharapkan tidak hanya memudahkan jemaah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan peternakan dan pengelolaan hewan kurban atau dam di daerah,” jelasnya.
Nilai manfaat dari ekosistem tersebut juga diharapkan dapat mendukung berbagai program sosial, termasuk penanganan stunting serta pengembangan sektor peternakan.
Dialog bisnis dan keuangan haji tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arah kebijakan penyelenggaraan haji, khususnya terkait pembiayaan, kesehatan jemaah serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dari penyelenggaraan ibadah haji. (jr)
