kicknews.today – Upaya memperkuat pengawasan demokrasi tidak hanya dilakukan saat tahapan pemilu berlangsung. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai memperkuat komunikasi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi pengawasan kepada masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam rapat konsolidasi Bawaslu KLU bersama Forum Wartawan Lombok Utara (FWLU) di Kantor Bawaslu KLU, Rabu (12/08/2026).
Ketua Bawaslu KLU, Deni Hartawan mengatakan konsolidasi dengan media tetap penting dilakukan meski saat ini belum memasuki tahapan pemilu. Menurutnya, kerja-kerja pengawasan dan edukasi demokrasi tetap berjalan pada masa non-tahapan.
“Ini sebenarnya cara kami berkonsolidasi. Meskipun non-tahapan, kita sebenarnya ada banyak kegiatan,” ujar Deni.
Deni menegaskan, media memiliki peran penting dalam membantu Bawaslu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Berbagai kegiatan dan pesan pengawasan dinilai tidak akan optimal jika tidak didukung dengan pemberitaan yang mampu menjangkau publik secara luas.
“Bawaslu bersama stakeholder, teman-teman media ini adalah kawan perjalanan kami. Bawaslu tanpa mereka, kami tidak bisa menyampaikan pesan-pesan ke masyarakat,” katanya.
Karena itu, Bawaslu KLU berharap hubungan dengan media tidak sebatas terjalin ketika memasuki tahapan pemilu. Komunikasi dan koordinasi justru perlu dibangun sejak dini sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Bawaslu juga membuka ruang bagi wartawan untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan. Langkah tersebut dinilai penting agar kerja kelembagaan Bawaslu semakin terbuka dan mampu merespons kebutuhan informasi masyarakat.
Deni mengakui, pada pemilu sebelumnya keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam mendukung publikasi kegiatan Bawaslu. Ia berharap dukungan anggaran pada pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang dapat lebih memadai.
“Kita berdoa di Pilkada selanjutnya ada anggaran lebih banyaklah untuk teman-teman agar setiap kegiatan Bawaslu ter-update semua di media-media mainstream,” ujarnya.
Sementara, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu KLU, Ria Sukandi menyebut media memiliki kontribusi besar dalam mengawal dinamika politik di daerah.
Bawaslu KLU mencatat terdapat lebih dari 700 pemberitaan terkait politik, Pemilu dan Pemilukada 2024 di Lombok Utara. Pemberitaan tersebut mencakup aktivitas peserta pemilu, calon dan bakal calon, partai politik, penyelenggara pemilu hingga partisipasi masyarakat.
“Dari 700 sekian volume pemberitaan yang menyangkut soal politik Pemilu, calon, bakal calon, partai, dan lain sebagainya itu, porsinya sangat membantu bagi kami,” jelas Ria.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa media memiliki posisi penting sebagai salah satu instrumen kontrol sosial dalam proses demokrasi.
Bawaslu pun mendorong agar informasi kepemiluan dapat disampaikan melalui berbagai platform, mulai dari media online, media cetak, YouTube, televisi hingga radio. Dengan demikian, pesan-pesan pengawasan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih beragam.
“Bagaimana strateginya agar segmen-segmen pemberitaan pada kanal website, kanal cetak, kanal YouTuber, kanal frekuensi atau televisi itu dapat sama,” katanya.
Selain memantau perkembangan pemberitaan, Bawaslu KLU juga secara rutin melakukan clipping berita, termasuk pada masa non-tahapan. Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari pemantauan sekaligus bahan laporan kepada Bawaslu tingkat pusat.
Dari sisi pers, Dewan Penasehat FWLU, Lalu Supriadi menilai konsolidasi tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kemitraan antara Bawaslu dan wartawan.
Menurutnya, media dan Bawaslu mempunyai peran yang saling berkaitan dalam memastikan demokrasi berjalan sehat dan pemerintahan tetap berada dalam koridor amanat reformasi.
“Media itu punya kepentingan dalam konteks mewujudkan bagaimana pemerintahan ini sebagaimana amanah dari reformasi. Bagaimana pemerintahan ini semakin terus membaik, di antaranya melalui demokrasi,” ujarnya.
Supriadi menegaskan, pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki fungsi kontrol terhadap proses demokrasi. Karena itu, kerja sama dengan lembaga pengawas pemilu perlu terus diperluas.
Dia berharap kemitraan Bawaslu dan media di Lombok Utara ke depan tidak hanya berkutat pada publikasi, tetapi mencakup berbagai aspek pengawasan dari hulu hingga hilir.
“Harapannya ke depan, kemitraan antara Bawaslu dengan teman-teman media ini lebih luas dalam berbagai aspek, dari hulu dan hilir,” katanya.
FWLU juga mendorong peningkatan dukungan terhadap kelembagaan Bawaslu, termasuk dari sisi fasilitas dan kemandirian lembaga. Penguatan tersebut dinilai penting agar Bawaslu dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. (*/*)
