kicknews.today – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, SE., menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN) sekaligus memperingatkan pegawai agar tidak melakukan manipulasi absensi menggunakan aplikasi pemalsu lokasi atau fake GPS.
Penegasan itu disampaikan saat Sekda Kabupaten Bima melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pertanian dan Perkebunan, Selasa (29/9/2026).
Dalam sidak tersebut, Adel juga memimpin apel pagi di masing-masing OPD. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong optimalisasi kinerja ASN, terutama memasuki triwulan terakhir tahun 2026.
Adel menekankan bahwa kedisiplinan merupakan bagian dari kewajiban ASN yang harus berjalan seimbang dengan hak yang diterima sebagai aparatur negara.
“ASN tidak bisa menuntut haknya kalau kewajibannya tidak dipenuhi. Kewajiban utama kita adalah mendedikasikan diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika kerja yang profesional sesuai tupoksi masing-masing,” tegasnya.
Selain persoalan kehadiran, Sekda juga mengingatkan ASN agar tertib dalam administrasi pemerintahan. Setiap dokumen dinas diminta dikerjakan secara cermat dan sesuai tata naskah dinas yang berlaku.
Sementara itu, Sekretaris BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Laily Ramadhani, S.STP., MM., secara khusus menyoroti potensi manipulasi presensi menggunakan fake GPS.
Ia mengingatkan pegawai agar tidak memanfaatkan teknologi untuk memalsukan lokasi saat melakukan absensi.
Menurut Laily, BKD Kabupaten Bima telah memperketat pengawasan melalui sistem teknologi untuk memastikan kehadiran pegawai sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Agar para pegawai lebih bijak dalam menggunakan sistem absensi. Saat ini dari pihak BKD sudah menerapkan fitur tolak absen secara otomatis untuk mencegah segala bentuk manipulasi kehadiran,” tegasnya.
Dengan sistem tersebut, upaya memanipulasi lokasi kehadiran diharapkan dapat ditekan sehingga absensi ASN benar-benar mencerminkan keberadaan pegawai di tempat kerja sesuai ketentuan jam kerja.
Di sisi lain, Kabag Organisasi Setda Kabupaten Bima, Raani Wahyuni, ST., MT., M.Sc., menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Menurutnya, paradigma birokrasi saat ini telah berubah. ASN tidak lagi berada dalam posisi untuk dilayani, tetapi memiliki tanggung jawab utama memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Paradigma birokrasi masa kini telah mengalami pergeseran fundamental: dari yang tadinya ‘dilayani’ kini bertransformasi menjadi pihak yang ‘melayani’. Di sinilah esensi utama dari ASN BerAKHLAK,” tegasnya.
Sidak tersebut turut diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima, Drs. Agus Salim, M.Si., Sekretaris BKD dan Diklat Laily Ramadhani, S.STP., MM., Kabag Organisasi Raani Wahyuni, ST., MT., M.Sc., serta Kabag Administrasi Pembangunan Bohri Rahman, ST.
Pemerintah Kabupaten Bima menegaskan pengawasan kedisiplinan ASN akan terus diperkuat, termasuk melalui pemanfaatan sistem absensi berbasis teknologi. (jr)
