kicknews.today – DPRD bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB Tahun Anggaran 2026. Persetujuan diberikan ketika realisasi pendapatan daerah hingga pertengahan September baru mencapai 66,53 persen.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 disetujui dalam rapat paripurna DPRD NTB di Mataram, Jumat (18/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dan dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.
Berdasarkan dokumen Raperda APBD Perubahan NTB 2026, target pendapatan daerah justru dinaikkan sebesar Rp60.607.977.353 atau sekitar 1,08 persen. Target yang semula Rp5.622.491.479.442 bertambah menjadi Rp5.683.099.456.795.
Kenaikan target ditetapkan ketika realisasi pendapatan hingga 15 September 2026 tercatat baru 66,53 persen. Secara terperinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 61,58 persen, pendapatan transfer 73,06 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 55,58 persen.
Dengan capaian tersebut, sekitar sepertiga target pendapatan tahunan masih harus dikejar dalam sisa waktu pelaksanaan anggaran 2026. Pada saat bersamaan, pemerintah daerah juga harus memenuhi tambahan target yang ditetapkan melalui APBD Perubahan.
Dokumen Raperda APBD Perubahan 2026 mencatat kenaikan target terutama berasal dari PAD sebesar Rp97.216.871.578 dan pendapatan transfer sebesar Rp11.895.449.500.
Namun, lain-lain pendapatan daerah yang sah justru dikurangi Rp48.504.343.725, dari sebelumnya Rp114.010.968.000 menjadi Rp65.506.624.275.
Badan Anggaran DPRD NTB mengingatkan pemerintah daerah agar target pendapatan tetap disusun secara realistis. Pemerintah juga diminta mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya target tanpa mengganggu belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat.
Selain menaikkan target pendapatan, pemerintah dan DPRD menyepakati penambahan belanja daerah sebesar Rp319.023.434.043. Belanja yang sebelumnya ditetapkan Rp5.733.692.753.450 bertambah menjadi Rp6.052.716.187.493.
Penambahan terbesar terdapat pada belanja operasi yang naik Rp289.560.943.424 menjadi Rp4.881.958.666.336. Belanja modal juga bertambah Rp71.426.547.177 menjadi Rp264.912.492.876.
Sementara itu, Belanja Tidak Terduga naik dari Rp15 miliar menjadi Rp23.749.630.442. Sebaliknya, belanja transfer dikurangi Rp50.713.687.000 menjadi Rp882.095.397.839.
Dengan postur tersebut, defisit APBD NTB 2026 membesar dari Rp111.201.274.008 menjadi Rp369.616.730.698.
Defisit ditutup melalui pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya ditetapkan Rp431.016.098.110, sedangkan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp61.399.367.412.
Selisih penerimaan dan pengeluaran tersebut menghasilkan pembiayaan neto sebesar Rp369.616.730.698 atau sama dengan nilai defisit. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan ditetapkan Rp0.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan persetujuan bersama tersebut mencerminkan kemitraan pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi tekanan fiskal.
“Persetujuan bersama pada hari ini mencerminkan wujud kemitraan yang harmonis, konstruktif, dan penuh tanggung jawab antara legislatif dan eksekutif,” kata Indah.
Menurutnya, perubahan anggaran harus memberikan ruang bagi pemerintah untuk menangani kebutuhan masyarakat yang mendesak dan tidak dapat ditunda.
“Perubahan APBD ini harus mampu memberikan ruang bagi pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda,” ujarnya.
Pemerintah daerah kini harus mempercepat penerimaan dalam sisa tahun anggaran, terutama PAD yang realisasinya masih berada di bawah rata-rata pendapatan daerah. Di sisi lain, belanja daerah bertambah lebih besar dibandingkan kenaikan target pendapatan sehingga kebutuhan pembiayaan meningkat. (red.)
