kicknews.today – Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menggenjot sertifikasi halal bagi pelaku usaha kuliner di kawasan wisata Tiga Gili, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong Tiga Gili sebagai destinasi wisata yang ramah bagi wisatawan muslim. Sasaran utama program tersebut adalah pelaku usaha makanan dan minuman, mulai dari industri rumah tangga hingga warung makan.
Kepala PLUT KUMKM Lombok Utara, Syaiful Bahri mengatakan sertifikasi halal menjadi salah satu fokus pendampingan pada 2026.
“Sekarang kan ada gerakan destinasi wisata halal. Makanya kita fokus di Tiga Gili,” kata Syaiful, Jumat (28/08/2026).
Hingga Agustus 2026, PLUT bersama para pendamping dan pihak terkait telah membantu sekitar 700 UMKM mendapatkan sertifikat halal. Capaian tersebut jauh melampaui target awal yang hanya sekitar 50 UMKM.
“Kalau tahun ini sebenarnya targetnya kecil, cuma 50. Tapi alhamdulillah dengan kerja sama teman-teman, sekitar 700 sudah ada,” ujarnya.
Syaiful menjelaskan, proses pendampingan dilakukan mulai dari pendataan UMKM hingga pengajuan melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jika tidak terdapat kendala, sertifikat dapat diterbitkan dalam waktu sekitar satu hingga dua pekan.
Namun, kuota sertifikasi halal gratis yang tersedia saat ini telah habis. PLUT tengah mengajukan tambahan kuota untuk memfasilitasi sekitar 100 UMKM berikutnya.
“Kuota kita kemarin sudah habis. Jadi kita sedang mengajukan lagi untuk bisa mengeluarkan 100 lagi biaya sertifikasi halal gratis,” jelasnya.
Dukungan pendanaan juga diperkuat melalui APBD Perubahan 2026. Anggaran PLUT yang sebelumnya sekitar Rp10 juta meningkat menjadi Rp50 juta dan akan dimanfaatkan untuk kegiatan pendampingan, termasuk turun langsung ke lapangan.
Menurut Syaiful, sertifikasi halal penting bagi pelaku UMKM kuliner karena memberikan kepastian sekaligus meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap produk yang mereka konsumsi.
Terlebih, Tiga Gili merupakan kawasan pariwisata yang dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah dan negara. Sementara itu, biaya menjadi salah satu kendala bagi usaha mikro jika harus mengurus sertifikasi melalui jalur berbayar.
“Kita berharap di APBD Perubahan ini ada tambahan dana agar hingga akhir tahun ini bisa dampingi 100 hingga 200 UMKM mendapatkan sertifikat halal,” tutupnya. (gii/*)
