kicknews.today— Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji menjadi perhatian dalam Dialog Bisnis dan Keuangan Haji yang digelar di Kota Bima, Minggu (9/8/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi untuk Dana Haji yang Produktif dan Berkeadilan” tersebut menghadirkan Hj. Mahdalena, SS., MM., Anggota DPR RI sekaligus Kapoksi VIII Fraksi PKB, sebagai salah satu narasumber.
Selain itu, hadir Mutiah dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI secara daring melalui Zoom Meeting serta H. Eka Iskandar, M.Si., Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bima.
Dialog yang diikuti sekitar 100 peserta tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai aspek pengelolaan dana haji, termasuk pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola keuangan haji, legislatif dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Mahdalena menekankan pentingnya pengelolaan dana haji secara amanah, profesional, produktif dan berkeadilan.
Menurutnya, dana haji merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab serta berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan jamaah. Karena itu, pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji dinilai perlu terus diperkuat.
“Dana haji merupakan amanah masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, aman dan memberikan manfaat yang optimal bagi jamaah,” ujar Hj. Mahdalena.
Ia menilai, forum dialog seperti ini penting untuk membuka ruang komunikasi antara masyarakat dengan para pemangku kepentingan sekaligus memberikan informasi yang lebih jelas mengenai pengelolaan keuangan haji.
Sementara itu, Mutiah dari BPKH RI yang hadir secara virtual memberikan penjelasan mengenai pengelolaan keuangan haji dari sisi lembaga pengelola. Pembahasan diarahkan pada bagaimana dana haji dapat dikelola secara produktif dengan tetap memperhatikan prinsip syariah, keamanan, kehati-hatian dan kemanfaatan.
Pengelolaan dana haji yang baik diharapkan mampu memberikan nilai manfaat secara berkelanjutan, sekaligus menjaga amanah dana yang berasal dari masyarakat.
Adapun H. Eka Iskandar, M.Si, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bima, memberikan perspektif dari sisi pelayanan serta kepentingan jamaah haji di daerah.
Kehadiran tiga narasumber dengan latar belakang berbeda tersebut memberikan perspektif yang lebih lengkap kepada peserta, mulai dari sisi kebijakan dan pengawasan, pengelolaan keuangan haji hingga pelayanan kepada jamaah.
Dengan peserta sekitar 100 orang, dialog juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan pertanyaan dan aspirasi terkait pengelolaan dana haji.
Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan semakin memahami bahwa pengelolaan dana haji membutuhkan tata kelola yang profesional, transparan dan bertanggung jawab.
Tema “Sinergi untuk Dana Haji yang Produktif dan Berkeadilan” sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak agar pengelolaan dana haji dapat terus diperkuat dan memberikan manfaat yang optimal bagi jamaah.
Hj. Mahdalena berharap forum serupa dapat terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai keuangan haji sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji. (jr)
