kicknews.today – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengingatkan masyarakat dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026. Peringatan itu menyusul rilis resmi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini datang lebih cepat, berlangsung lebih panjang, dan memiliki tingkat kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan biasanya.
Kepala BPBD Lombok Utara, M. Zaldy Rahadian mengatakan kondisi iklim tahun ini memerlukan langkah antisipasi yang lebih spesifik karena berpotensi memicu berbagai dampak, terutama pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.
“Berdasarkan informasi resmi BMKG, tahun ini musim kemarau datang lebih cepat, lebih panjang, dan lebih kering. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi risiko dan dampak yang ditimbulkan,” ujarnya, Rabu (20/05/2026).
Menurut Zaldy, salah satu sektor yang paling berisiko terdampak adalah pertanian. Ia menilai pola tanam yang tidak disusun secara tepat berpotensi menyebabkan gagal panen, terutama jika tidak disesuaikan dengan ketersediaan sumber air.
BPBD pun meminta Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) memperkuat sinergi, khususnya dalam pemanfaatan data debit air dari berbagai infrastruktur sumber daya air yang dimiliki pemerintah.
“Dinas Pertanian harus lebih cermat menyusun pola tanam. Data debit air yang dimiliki Dinas PU harus menjadi acuan. Kalau sinergi ini tidak berjalan baik, dikhawatirkan akan terjadi kegagalan panen karena tanaman tidak sesuai dengan kondisi air yang tersedia,” katanya.
Zaldy menjelaskan, informasi terkait ancaman musim kering ekstrem sebenarnya sudah menjadi perhatian sejak awal. Meski istilah “El Nino Godzilla” kerap muncul di tengah masyarakat, dia menegaskan istilah tersebut hanya penyebutan populer untuk menggambarkan kondisi cuaca yang ekstrem, bukan istilah resmi dari BMKG.
“Yang terpenting adalah bagaimana informasi resmi BMKG ini diimplementasikan ke dalam kegiatan masing-masing OPD,” ujarnya.
Sementara itu, terkait titik rawan kekeringan, BPBD memperkirakan kondisinya tidak jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya. Wilayah timur Lombok Utara, khususnya Kecamatan Bayan, diprediksi masih menjadi daerah dengan jumlah titik kekeringan terbanyak.
“Hampir sama dengan tahun lalu, sekitar seratusan titik. Wilayah timur, terutama Bayan, masih menjadi lokasi yang paling banyak membutuhkan suplai air,” jelasnya.
Namun, BPBD mengakui upaya distribusi air bersih masih menghadapi sejumlah kendala. Selain keterbatasan anggaran yang hanya sekitar Rp 150 juta, pola permukiman warga di Lombok Utara yang tersebar mengikuti jalur jalan membuat distribusi bantuan air menjadi kurang efisien.
Menurut Zaldy, kondisi tersebut membuat kebutuhan tandon air terus meningkat. Berbeda dengan kawasan permukiman yang terpusat, rumah warga di Lombok Utara umumnya berjauhan sehingga membutuhkan lebih banyak titik penampungan.
“Kalau satu lokasi ada 50 kepala keluarga berkumpul, cukup satu tandon. Tapi karena permukiman mengikuti jalur jalan, kadang lima rumah saja sudah butuh satu tandon. Ini yang membuat distribusi menjadi lebih sulit,” katanya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, BPBD kembali mengandalkan kolaborasi lintas lembaga. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pihaknya menggandeng sejumlah pihak, termasuk PMI, Bank NTB, dan Baznas dalam mendukung distribusi air bersih.
“Kami berbagi tugas. BPBD menentukan titik prioritas, kemudian lembaga lain membantu distribusi. Alhamdulillah selama ini kolaborasi berjalan baik,” tutupnya. (gii/*)
