10 ribu BPJS masyarakat KLU nonaktif, Dinsos lakukan verifikasi lapangan

Tim Pendamping PKH bersama Petugas BPS saat melakukan verivikasi lapangan terhadap peserta BPJS yang dinonaktifkan. (Foto. kicknews.today/Ist)

kicknews.today – Sekitar 10 ribu kepesertaan BPJS masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) tercatat nonaktif. Menyikapi hal tersebut, Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bersama petugas Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini tengah melakukan ground check atau verifikasi lapangan terhadap peserta yang dinonaktifkan.

Verifikasi dilakukan guna memastikan kelayakan penerima bantuan iuran BPJS sekaligus menjadi dasar pengusulan reaktivasi kepesertaan bagi masyarakat yang masih memenuhi syarat.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU, Fathurrahman mengatakan, proses ground check mulai dilakukan sejak April 2026. Hingga saat ini, capaian verifikasi baru mencapai sekitar 61 persen dan ditargetkan rampung seluruhnya pada 31 Mei mendatang.

“Targetnya bisa 100 persen pada 31 Mei. Mudahan bisa tuntas yang 10 ribu karena hasilnya akan dikembalikan ke BPS untuk menentukan desilnya,” ujarnya, Rabu (13/05/2026).

Dia menjelaskan, peserta yang dinilai masih layak menerima bantuan akan diusulkan untuk diaktifkan kembali. Sementara masyarakat yang dianggap tidak memenuhi syarat akan tetap dinonaktifkan sesuai hasil verifikasi lapangan.

“Hasilnya nanti kita akan lihat apakah layak atau tidak,” katanya.

Meski demikian, Fathurrahman memastikan masyarakat yang kepesertaannya nonaktif tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Hal itu karena Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), sehingga pembiayaan kesehatan masyarakat tetap ditanggung pemerintah daerah.

Karena itu, masyarakat diminta tidak panik apabila mendapati status kepesertaan BPJS mereka tidak aktif.

“Masyarakat KLU tidak perlu khawatir sebab pemda akan menanggung biayanya,” jelasnya.

Fathurrahman menambahkan, penonaktifan kepesertaan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Secara nasional terdapat sekitar 11 juta kepesertaan yang dinonaktifkan, sementara sekitar 10 ribu di antaranya berasal dari Kabupaten Lombok Utara.

“Itu tiba-tiba saja dinonaktifkan. Alasannya kita tidak tahu persis,” tutupnya. (gii/*)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI