kicknews.today – Wacana pengalihan trayek kapal cepat dari Bali menuju Lombok melalui Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat, menuai sorotan dari berbagai pihak. Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) NTB, Zainudin menilai kebijakan tersebut dapat berdampak serius terhadap sektor pariwisata dan pendapatan daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Menurut Zainudin, jika seluruh wisatawan dari Bali diarahkan singgah terlebih dahulu ke Senggigi sebelum menuju kawasan wisata Gili dan Bangsal di Lombok Utara, maka hal itu justru dinilai tidak efektif dan berpotensi merugikan KLU sebagai daerah tujuan wisata utama.
“Iya terkait dengan wacana ini tentu harus menjadi perhatian serius. Kalau ini terjadi, harga diri Lombok Utara mau ditaruh di mana? Pemerintah daerah, termasuk legislatif, harus bersikap,” ujarnya, Selasa (12/05/2026).
Dia mempertanyakan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata, dalam menyikapi isu tersebut. Menurutnya, pemerintah seharusnya mendorong penambahan rute langsung dari Bali menuju Lombok Utara, bukan justru memusatkan akses wisatawan melalui Senggigi.
“Harusnya ditambah rute. Wisatawan yang tujuannya ke Lombok Barat silakan masuk Senggigi, tapi yang ke Gili atau Bangsal jangan dipaksa singgah dulu ke Lombok Barat. Itu lucu dan tidak efektif,” katanya.
Zainudin menilai skema tersebut berpotensi memicu keluhan wisatawan karena waktu perjalanan menjadi lebih panjang. Selain itu, ia menegaskan Lombok Utara bisa kehilangan potensi ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD) apabila wisatawan lebih banyak beraktivitas di daerah lain sebelum menuju destinasi utama di KLU.
Dia juga meminta DPRD KLU, khususnya komisi yang membidangi perhubungan dan pariwisata, tidak tinggal diam terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, diperlukan langkah konkret agar kebijakan transportasi laut tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan pariwisata Lombok Utara.
“Jangan dianggap remeh. Di satu sisi pemerintah ingin menaikkan PAD, tapi kalau wisatawan dari Bali harus singgah dulu ke Lombok Barat, lalu Lombok Utara dapat apa? Ini harus diselesaikan supaya mimpi besar menaikkan PAD itu realistis,” tutupnya. (gii/*)
