kicknews.today – Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyampaikan sejumlah masukan strategis untuk peningkatan mutu pendidikan daerah dalam agenda hearing bersama Komisi III DPRD KLU, Senin (20/10/2025).
Dalam forum tersebut, isu fasilitas organisasi, kesejahteraan guru honorer, hingga tata kelola pendidik menjadi sorotan utama.
Wakil Ketua Dewan Pendidikan KLU, Tarna, mengungkapkan bahwa pihaknya hingga kini belum memiliki sekretariat tetap, sehingga membutuhkan dukungan pemerintah daerah demi memperkuat kinerja lembaga pengawas dan mitra kebijakan pendidikan ini.
“Dewan Pendidikan tidak memiliki sekretariat tetap hingga saat ini. Karena itu kami berharap ada perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain persoalan fasilitas, Tarna menyoroti kesejahteraan tenaga honorer di sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya, optimalisasi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD harus benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas dan motivasi para pendidik.
“Jika anggaran pendidikan dioptimalkan, termasuk lewat BOSDA, guru honorer bisa lebih sejahtera dan termotivasi,” jelasnya.
Dewan Pendidikan juga mendorong penataan dan rotasi guru yang lebih proporsional. Tarna menekankan agar penempatan guru mempertimbangkan aspek domisili guna menghindari beban mobilitas yang tidak efisien.
“Misalnya guru yang rumahnya di Bayan tidak dipindah ke Pemenang atau sebaliknya,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD KLU, Sutranto, memberikan apresiasi atas inisiatif Dewan Pendidikan dalam memberikan masukan konkrit untuk kemajuan pendidikan di Lombok Utara. Ia menilai aspirasi tersebut sebagai informasi penting untuk dasar pengawasan dan penyusunan kebijakan.
“Termasuk soal sekretariat dan kebutuhan operasional, akan kami bahas di komisi,” ujarnya.
Sutranto juga menyambut positif dorongan penguatan kesejahteraan guru, terutama melalui optimalisasi kembali program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), yang menurutnya pernah memberikan dampak signifikan pada periode sebelumnya.
“Pemanfaatan anggaran 20 persen pendidikan harus benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik,” tutupnya. (gii)
