kicknews.today – Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperkuat sektor pertanian di tengah keterbatasan anggaran daerah membuahkan hasil. Melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) NTB, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) KLU berhasil memperoleh bantuan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi senilai lebih dari Rp 8,1 miliar.
Kepala DKP3 KLU, Tresnahadi mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian sekaligus menjaga produktivitas pertanian di Lombok Utara.
“Alhamdulillah kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat maupun BPLIP NTB. Karena kemampuan APBD kita sangat terbatas, kami terus melakukan komunikasi dan akhirnya mendapatkan berbagai bantuan untuk kelompok tani,” ujarnya, Selasa (14/07/2026).
Bantuan terbesar berupa rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dialokasikan kepada 40 kelompok tani. Masing-masing kelompok memperoleh anggaran sebesar Rp 100 juta, sehingga total bantuan mencapai Rp 4 miliar.
Selain itu, KLU juga memperoleh bantuan irigasi perpompaan untuk 23 kelompok tani. Program ini diperuntukkan bagi lahan sawah yang berada di dataran lebih tinggi, sementara sumber air berada di lokasi yang lebih rendah sehingga membutuhkan sistem pompa untuk mengalirkan air. Setiap kelompok menerima bantuan sekitar Rp 134 juta.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan bantuan irigasi perpipaan kepada 11 kelompok tani dengan nilai Rp 94 juta per kelompok.
Tresnahadi menjelaskan seluruh bantuan tersebut dilaksanakan menggunakan mekanisme swakelola, di mana seluruh proses pembangunan dilakukan langsung oleh kelompok tani penerima manfaat.
“Semua bantuan dari pemerintah pusat wajib dilaksanakan secara swakelola. Artinya kelompok tani yang mengerjakan sendiri pembangunan tersebut. Kami dari dinas hanya memfasilitasi dan melakukan pendampingan,” jelasnya.
Menurutnya, keberhasilan memperoleh bantuan tersebut merupakan hasil dari upaya berkelanjutan yang dilakukan DKP3 KLU dalam menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan BPLIP NTB.
Ia mengungkapkan peluang tambahan bantuan masih terbuka mengingat BPLIP NTB membawahi lima provinsi di kawasan timur Indonesia, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.
“Insyaallah masih ada kemungkinan bertambah. Kami terus membangun komunikasi agar Lombok Utara tetap mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” katanya.
Tresnahadi menambahkan, bantuan tersebut telah dilaporkan kepada Bupati Lombok Utara. Arahan kepala daerah, lanjutnya, agar seluruh bantuan benar-benar diprioritaskan bagi kelompok tani yang paling membutuhkan.
“Pesan Pak Bupati jelas, bantuan ini harus diberikan kepada kelompok tani yang memang membutuhkan. Karena itu kami pastikan penyalurannya tepat sasaran dan tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Utara,” tutupnya. (gii/*)
