kicknews.today – Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menyoroti lemahnya transparansi dan akurasi data terkait Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Hal ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan mahasiswa, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Perhubungan pada Rabu (01/10/2025).
Anggota Komisi II DPRD KLU, Artadi, S.Sos, menyampaikan kekecewaan mendalam atas ketidakhadiran PT PLN (Persero) dalam forum tersebut. Padahal, menurutnya, PLN merupakan pihak yang memegang data krusial terkait jumlah pelanggan listrik dan menjadi dasar penghitungan PPJ.
“Kita sudah undang PLN, tapi mereka menyampaikan tidak bisa hadir. Padahal kehadiran PLN sangat penting karena mereka yang memegang data detail terkait jumlah pelanggan listrik,” tegas Artadi.
Dalam rapat itu, Bapenda KLU mengakui belum memiliki data riil jumlah pelanggan listrik ber-kWh meter di Lombok Utara. Kondisi ini membuat pembahasan potensi PPJ tidak berjalan optimal. Artadi mengungkapkan bahwa tanpa data lengkap, penetapan target dan realisasi PPJ berpotensi tidak berbasis fakta.
“Bapenda tidak tahu berapa jumlah penduduk yang menggunakan kWh meter, sehingga mereka juga tidak bisa memastikan potensi pendapatan PPJ yang masuk ke kas daerah. Padahal setiap tahun target yang mereka tetapkan sekitar Rp 16 miliar,” jelasnya.
Ia menyoroti bahwa target PPJ selama ini cenderung stagnan, sementara secara nyata pertumbuhan jumlah penduduk, pembangunan hotel, restoran, dan infrastruktur pariwisata di Lombok Utara semakin meningkat. Artadi mempertanyakan mengapa tidak terjadi peningkatan signifikan dalam penerimaan PPJ.
DPRD menilai bahwa ketidakjelasan informasi ini dapat berdampak pada kepercayaan publik. Artadi menekankan pentingnya transparansi, terutama karena PPJ dipungut langsung dari masyarakat melalui tagihan listrik.
“Masyarakat berhak tahu berapa besar dana PPJ yang mereka setor lewat listrik, dan bagaimana dana itu digunakan untuk penerangan jalan dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, DPRD mendesak Pemda KLU untuk segera melakukan sinkronisasi data dengan PLN. Menurut Artadi, langkah ini penting untuk memastikan pengelolaan PPJ lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal persoalan ini agar potensi pendapatan daerah dapat digali maksimal demi mendukung pembangunan di berbagai sektor.
“Tanpa data akurat, kita sulit memastikan potensi penerimaan dan rawan terjadi kebocoran. Ini harus segera dibenahi,” pungkasnya. (gii/*)
