kicknews.today – Pengerjaan proyek pembangunan kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan kantor Dinas Sosial Lombok Utara terus berlanjut. Pembangunan kedua kantor ini ditargetkan bisa selesai sampai dengan akhir Desember 2024.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KLU, Rangga Wijaya mengatakan, progres pengerjaan dua gedung kantor tersebut sampai saat ini baru mencapai 52,71 persen. Pihaknya juga sudah melakukan rapat evaluasi terkait dengan pengerjaan dua proyek ini dengan kontraktor dan pihak terkait.
”Kita sudah dengarkan langkah langkah dari kontraktor disisa waktu yang efektifnya 27 hari. Kontrak ini seharusnya berakhir di 18 Desember, tapi ada Addendum atau pertambahan waktu sampai 30 Desember 2024,” terangnya, Selasa (10/12).
Penambahan waktu ini dilakukan setelah mempertimbang beberapa hal, salah satunya karena kondisi cuaca yang bekalangan ini sering terjadi. Sehingga sedikit tertunda untuk pengerjaan pengecoran.
”Sebelumnya kan kita lakukan pemotongan pohon yang membutuhkan waktu, itu juga yang membuat pengerjaan di mulai sedikit mundur,” katanya.
Disampaikan Rangga, pengerjaan kedua gedung kantor ini, terutama pembangunan kantor DPRD KLU sampai 30 Desember tidak bisa mencapai 100 persen.
”Mungkin menyisakan sekitar 15 persen. Nanti kita ambil tindakan disisa pekerjaan ini,” ujarnya.
Pasalnya, jika memaksakan harus selesai 100 persen pengerjaannya sampai 30 Desember, dikhawatirkan finishingnya tidak rapi. Untuk itu pihaknya melakukan pengecekan progres pembangunan untuk gedung DPRD.
Apalagi nantinya kantor DPRD akan langsung berhadapan dengan alun-alun Kecamatan Tanjung.
“Jadi ketika kita bangun gapura di alun-alun itu, begitu masuk pengunjung itu bisa melihat tampak gedung DPRD, sama seperti Bapanas yang ada di Jakarta. Makanya, gedung DPRD ini harus finishingnya kita buat serapi mungkin,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pembangunan kantor DPRD lokasinya tetap di depan Inspektorat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7 miliar. Sedangkan untuk anggaran pembangunan kantor Dinsos sekitar Rp 3 miliar lebih.
Rencana awal akan dibangunkan dua kantor OPD dan satu kantor DPR. Namun setelah melalui pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ada beberapa pertimbangan.
Yakni pertimbangan desain dan waktu juga, maka dari itu disepakati untuk membangun dua kantor OPD saja. DPRD dengan bangunan 2 lantai dan Dinas Sosial satu lantai yang ada di dekat PLUT depan pasar Tanjung. (gii)
