kicknews.today – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto sesuai dengan arahannya meminta agar pejabat negara menghemat anggaran perjalanan dinas sampai 50 persen. Pemangkasan perdinas diatur lewat surat bernomor S-1023/MK.02/2024 yang diterbitkan 7 November 2024.
Kondisi tersebut berimbas kepada sejumlah hotel di Nusa Tenggara Barat (NTB), pasalnya hampir 50 persen hotel bergantung pada kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Hal tersebut dikatakan Ketua Indonesia Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Lalu Kusnawan, Rabu (20/11/2024).
“50 persen hotel ini ketergantungan pada MICE. Kalau kita berbicara di Kuta memang ada MICE juga hotel-hotel besar yang memang peruntukannya lebih connectnya ke tamu-tamu MotoGP. Terutama tamu dari pemerintahan,” ujarnya.
Dilanjutnya, ini juga berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha perhotelan. Maka dari itu harus ada alternatif lain untuk mengatasi kondisi ini agar dapat membantu perhotel tetap berjalan usahanya, terutama yang bergantung pada MICE ini.
“Sekarang bagaimana upaya pemerintah daerah, pemprov dan dibantu oleh pusat untuk menggerakkan rute fast boat Senggigi bisa kembali normal, karena itu sangat membantu untuk mendatangkan wisatawan,” katanya.
Seperti halnya kunjungan wisatawan ke tiga Gili (Trawangan, Meno, Air) yang tidak bisa dipungkiri jumlahnya cukup tinggi. Bahkan, pada musim low season saja, ada sekitar 2000 wisatawan yang datang ke Gili, baik menggunakan fast boat dari Bali maupun Pelabuhan Bangsal.
”Jika saja fastboat rute Senggigi kembali dihidupkan maka tentunya akan memberikan dampak positif bagi perhotelan di sekitarnya dan wilayah lainnya,” ujarnya.
“Kalau seandainya, 500 wisatawan yang turun di Senggigi itu saja bisa membantu usaha perhotelan. Tentunya dari Senggigi dia akan ke Lombok Selatan dan tempat lainnya di NTB,” tambahnya.
Menurutnya, sekarang bagaimana NTB tinggal menggerakkan potensi yang sudah ada ini, sehingga berdampak positif bagi industri pariwisata di NTB.
Diakuinya memang, putusan pemerintah pusat soal pemotongan perjalanan ini sangat berdampak kepada hotel. Terutama untuk city hotel, lain halnya dengan resort yang lebih banyak untuk liburan.
“Apapun yang menjadi keputusan pemerintah itu, kita harus hargai dan hormati. Tetapi mungkin untuk sekarang kita tunggu setelah pelantikan gubernur/bupati, supaya bisa kita hearing, kira-kira apa solusi yang terbaik,” tutupnya. (gii)
