Tag Archives: DPRD NTB

  Mataram – Sepucuk surat tertanggal 15 Juni 2017 datang dari Sekretariat DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB). Surat bernomor: 910/007/Keu/Sekwan/NTB/2017 dengan tujuan Ketua Tim Anggaran Pemprov NTB itu mengusulkan tambahan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD NTB sebesar Rp 10.112.900.000. Ini berarti, penghasilan para wakil rakyat di Jalan Udayana yang sebelumnya ...

  Mataram – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB di tahun anggaran 2016 dinilai sangat mengecewakan. Sebab, realisasinya minus Rp 12,8 miliar lebih atau setara minus 0,93 persen, bila dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Sehingga, pencapaian kali ini dianggap paling parah dalam kurun delapan tahun terakhir. Ketua Fraksi PKS DPRD NTB ...

  Mataram – Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Made Slamat menyebut bahwa Kota Mataram masih menyimpan  banyak masalah, terutama menyangkut kebersihan, banjir, dan ketimpangan ekonomi. “Beberapa waktu lalu, saya coba turun serap aspirasi masyarakat di Kota Mataram. Semua masyarakat mengeluhkan soal sampah dan banjir,” ungkapnya, Selasa (20/6). BACA JUGA: ...

  Mataram – Ketua DPW PKS Nusa Tenggara Barat H Abdul Hadi meminta Gubernur TGH Muhammad Zainul Majdi untuk tidak terlalu sibuk di luar, mengingat masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di sisa jabatannya yang berakhir 2018. “Kita minta gubernur tetap fokus saja melaksanakan tugas pemerintahan. Jangan sampai TGB ...

  Mataram – Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk berlakukan sekolah lima hari dalam sepekan tidak hanya dapat kritikan pedas dari Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi. Komisi yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat di DPRD NTB malah menolak wacana itu, dengan alasan, NTB tidak sama dengan ...

  Mataram – Salah seorang wakil ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi, tidak menyalahkan penilaian pemerintah pusat terhadap delapan kabupaten di NTB yang masih tertinggal. Penyebab ketertingalan itu, salah satunya terpasung oleh kepentingan politik yang berbeda. Ketika gerakan kepala daerah di kabupaten dalam memajukan daerah tidak nampak seirama dengan keinginan ...

  Mataram – Perampokan yang terjadi di beberapa daerah tertentu di NTB, memperlihatkan perlunya sentuhan pemberdayaan terhadap masyarakat kecil berekonomi lemah. Sehingga, di beberapa daerah rawan kejahatan konvensional itu penting penguatan ekonomi kerakyatan. Karena kejahatan bisa timbul karena motif ekonomi. Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm mengingatkan, munculnya ...

  Mataram – Akhir-akhir ini, kualitas beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang didrop pihak Bulog kerap kali menjadi keluhan masyarakat. Hal itu membuat Wakil ketua DPRD NTB, TGH Mahali Fikri akan memanggi Bulog dan lembaga vertikal lainnya yang terkait. “Kami segera agendakan pemanggilan itu bentuk memperkuat koordinasi demi terlaksananya program ...

  Mataram – Proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap dua orang anggota DPRD NTB ternyata belum final. Buktinya, dua kursi di kantor wakil rakyat di jalan Udayana yang sebelumnya ditempati  HL Sudihartawan (Demokrat) dan HL Gede Sakti (PKS) yang di-PAW itu hingga kini masih lowong. Penyebabnya, berkas pengusulan yang diajukan ...

  Mataram – Sebanyak 65 anggota DPRD Nusa Tenggara Barat akan menerima gaji 13 dan uang tunjangan hari raya, seperti yang diterima aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Pejabat sekretariat DPRD NTB H Majdi Muhammad di Mataram, Senin (5/6), memastikan telah menyiapkan besaran dana THR untuk 65 anggota ...

  Mataram – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD NTB, mengajukan permintaan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan NTB, melakukan audit investigasi terhadap potensi retribusi daerah Provinsi NTB. Alasannya, pendapatan daerah dari sektor retribusi dinilai sangat kurang jika dibandingkan dengan potensi dan kewenangan yang dimiliki. “Kan aneh banget, potensi ...

  Mataram – Konflik antar kampung yang kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bima tiga hari yang lalu, menambah daftar panjang catatan negatif tentang daerah tersebut. Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi menilai situasi ini tentu sangat tidak baik untuk kemajuan daerah, dari semua sisi kehidupan bermasyarakat. Pembangunan ekonomi, sosial dan ...

  Mataram – Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB, akan memanggil oknum anggota DPRD NTB,berinisial JA dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PPB), yang diduga telah mencermarkan nama lembaga terhormat di Jalan Udayana tersebut. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani proses di peradilan lantaran tidak ada izin nikah siri dari istri pertamanya. ...

  Mataram – Seorang anggota DPRD Provinsi NTB berinisial JA digiring dari Polda NTB menuju Kejati NTB.  Pria dari Fraksi PBB dapil KLU ini dijerat kasus pernikahan siri tanpa persetujuan istri pertama. JA dibawa dari Polda NTB ke Kejati pagi tadi, Kamis (18/5). JA diancam melanggar pasal 279 KUHP tentang ...

  Mataram – Nasib belasan ribu tenaga honorer menggantung pasca diambil alihnya pengelolaan SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dari Kabupaten/Kota. Pasalnya, hampir enam bulan, gaji dari pengabdian sebagai tenaga pendidik belum dibayar Pemprov. Terkait masalah ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, HM. Supran mengatakan, kebijakan ...

  Mataram – Para anggota DPRD NTB meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap tenaga honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun oleh atasannya juga dituntaskan agar bisa memberikan rasa keadilan. “Kami sangat bersedih atas kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun atau Ibu Nuril ...

  Mataram – Sejumlah anggota DPRD NTB mulai mempersoalkan sikap Pemerintah Provinsi NTB yang diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) dalam penunjukan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (BPR NTB). Prosesnya diduga mengandung unsur nepotisme. Dewan mengancam akan mengajukan hak interpelasi jika ini tidak segera diperbaiki. Protes itu datang ...

  Mataram – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB prihatin terhadap kasus yang menimpa salah seorang guru honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun. Ia saat ini masih terkurung di balik jeruji basi akibat terjerat kasus UU ITE. Kasus yang menimpa Baiq Nuril ini terkait tersebarnya rekaman telepon ...

  Mataram – Beberapa hari lalu para anggota DPRD NTB melakukan kegiatan bimbingan teknis (bintek)  ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada kegiatan itu para politisi Udayana diberikan penjelasan oleh pihak Kementerian bahwa bagi Kepala Daerah aktif di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang akan mencalonkan diri harus berhenti dari jabatannya. Hal ...

  Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan kerja ke Lampung guna mempelajari potensi serta program pembangunan di daerah itu. “Kami mengapresiasi atas berbagai terobosan program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung. Hal itu dapat dijadikan acuan bagi program pembangunan yang akan dijalankan Pemerintah ...

  Makasar – Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengar pendapat soal pengelolaan transportasi online  dengan Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, Senin (17/4). Karena di NTB, keberdaan jasa transportasi online terus berkembang, sehingga dicarikan regulasi tata pengelolaan agar tidak menimbulkan masalah dengan jasa transportasi konvensional. Sekretaris Dinas Perhubungan NTB, Ari Setiarini mengatakan, kedatangannya ...

  Mataram – NTB memiliki sejarah panjang perjalanan politik dengan karakter ketokohan yang mumpuni. Terbukti dari catatan eksistensi wakil rakyat di Udayana yang telah mulai berkiprah sejak tahun 1958. Sejak saat itu, pimpinan wakil rakyat pertama di DPRD telah diemban oleh putra asli Nusa Tenggara Barat. H Lalu Madilaoe Abdul ...

  Mataram – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB akan menerapkan pendekatan Money Follow Program Priority dalam pengentasan kemiskinan tahun 2018. Oleh DPRD NTB, program ini akan dikawal keseriusannya. Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan menegaskan, “Kami akan buktikan dan lihat konsistennya pada proses anggaran. Apakah bisa seperti ...

  Mataram – Pengakuan Dr. Zulkieflimansyah, salah seorang bakal calon Gubernur NTB 2018 yang ditawari Setiya Novanto maju menggunakan kendaraan Golkar, ditanggapi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar NTB, Hj Isvie Rupaeda. Menurut Isvie, pengakuan tersebut bersifat sepihak dan tidak mungkin Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar mengambil keputusan tanpa melalui ...

  Mataram – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD NTB resmi menunjuk H Hamja sebagai Ketua Komisi II yang membidangi perekonomian. Dipilihnya Hamja diyakini akan membuat komisi menjadi semakin “bergigi”. “Ini sebuah kepercayaan dan saya ucapkan alhamdulillah. Tentu karena saya dinilai mampu, maka saya akan buktikan itu lewat kinerja,” ...