kicknews.today – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Isvie Rupaeda mengaku legowo dan ikhlas atas keputusan pemerintah provinsi (Pemprov) NTB mencoret anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD senilai Rp120 miliar.
Isvie menegaskan DPRD NTB menerima keputusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan dan tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
“Sudah kami terima semua, dan sesuai dengan apa yang kami sampaikan berulang kali, DPRD mengikuti aparat KPK,” tegas Baiq Isvie saat ditemui di Bale Kita Islamic Center Mataram usai peluncuran buku internasional berjudul “Two Islands, One Thread: Textiles of Lombok & Bali” (atau Two Islands, One Thread: Lombok and Bali Textiles), Kamis (29/10/2026)
Menurutnya, seluruh anggota legislatif menyepakati keputusan tersebut dan juga tidak mempermasalahkan jika penghapusan anggaran tersebut berpotensi menambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada APBD 2026.
“Tidak apa-apa, itu kan sudah menjadi satu hal yang sudah kita sepakati,” ujarnya.
Pemprov NTB sebelumnya bersama DPRD menyepakati pencoretan sejumlah anggaran Pokir senilai Rp120 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Pemerintah mengambil kebijakan ini setelah Inspektorat mengevaluasinya sebagai tindak lanjut atas rekomendasi KPK.
Sementara itu Sekretaris Daerah NTB Abul Chair meminta anggota dewan berlapang dada menerima hasil penataan tersebut.
Ia menjelaskan, kebijakan itu merupakan tindak lanjut evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian ditangani Inspektorat NTB. Usulan program yang belum memenuhi kriteria disepakati tidak dilanjutkan.
Menurutnya, pemerintah provinsi dan DPRD perlu menghormati hasil evaluasi sekaligus memperbaiki kekurangan dalam pengusulan program. Ia menegaskan keputusan tersebut tidak didasarkan pada paksaan agar dewan merelakan anggarannya.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu juga memastikan persoalan pokir tidak akan menghambat pembahasan APBD 2027. Ia membantah adanya tawar-menawar politik antara pemerintah provinsi dan DPRD terkait evaluasi tersebut.
“Tidak ada bargaining-bargaining. Tidak, Insyaallah,” kata Abul di Mataram, Rabu (28/10/2026), saat menanggapi kemungkinan evaluasi pokir menghambat pembahasan APBD. (wii)
