kicknews.today – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, Senin (15/06/2026). Kegiatan yang digelar setiap 10 tahun sekali ini menjadi langkah penting dalam memotret kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh, mulai dari usaha besar hingga usaha rumahan, termasuk aktivitas ekonomi berbasis digital yang terus berkembang.
Sebagai tanda dimulainya pendataan, petugas sensus melakukan kunjungan perdana kepada Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, dan Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri. Keduanya mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas.
Kepala BPS Lombok Utara, Isa, SE., MM. menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung selama lebih dari dua bulan, mulai 15 Juni hingga 30 Agustus 2026. Sebanyak 281 petugas diterjunkan ke seluruh kecamatan, desa, hingga tingkat RT untuk memastikan tidak ada aktivitas ekonomi yang luput dari pendataan.
“Sebanyak 248 petugas pendata lapangan dan 33 orang pengawas akan bergerak ke seluruh wilayah Lombok Utara. Mereka bertugas mendata seluruh usaha, baik usaha besar, menengah, kecil, usaha rumah tangga, hingga usaha online. Semua harus terdata karena ini menjadi fondasi penyusunan database ekonomi daerah,” ujarnya, Senin (15/06/2026).
Menurut Isa, SE 2026 tidak hanya fokus pada pelaku usaha yang memiliki lokasi usaha tetap seperti hotel, toko, restoran, atau industri. Pendataan juga menyasar rumah tangga untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat dari rumah.
Melalui pendekatan tersebut, BPS ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai struktur ekonomi masyarakat Lombok Utara, termasuk usaha kecil yang selama ini belum terdata secara optimal.
“Di dalam keluarga sering kali ada kegiatan usaha yang tidak terlihat secara langsung, seperti warung rumahan atau usaha online. Itu juga menjadi bagian penting yang harus kami data,” katanya.
Menariknya, sensus kali ini juga mengumpulkan berbagai informasi sosial ekonomi keluarga. Data yang dihimpun mencakup pola konsumsi rumah tangga, pengeluaran makanan dan nonmakanan, hingga sejumlah indikator kesejahteraan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program pembangunan.
Isa menyebut hasil sensus nantinya akan membantu pemerintah melihat arah perkembangan ekonomi daerah secara lebih akurat. Saat ini sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi Lombok Utara dengan kontribusi sekitar 35 persen. Namun sektor pariwisata menunjukkan laju pertumbuhan yang sangat pesat.
“Kita melihat sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang berkembang paling cepat. Tingkat hunian hotel di Lombok Utara termasuk yang tertinggi di NTB. Wisatawan asing yang datang ke kawasan tiga Gili juga sangat mendominasi sehingga sektor ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya.
Untuk menjangkau kawasan wisata unggulan tersebut, BPS menempatkan petugas khusus di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Sebanyak 10 petugas akan melakukan pendataan usaha dan rumah tangga di kawasan yang menjadi pusat aktivitas pariwisata internasional itu.
Sementara, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.
“Data yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan. Kalau datanya tidak benar, maka kebijakan yang dihasilkan juga bisa tidak tepat sasaran. Karena itu saya mengajak masyarakat untuk mendukung sensus ini dengan memberikan keterangan yang jelas dan valid,” tegasnya.
Najmul menambahkan, data hasil sensus juga akan mendukung berbagai program penguatan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan UMKM yang selama ini menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bahkan telah mengalokasikan berbagai program bantuan dan pembinaan usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Hal senada disampaikan Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri. Ia menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi yang hanya dilakukan satu dekade sekali tersebut.
“Sensus ini bukan sekadar pendataan, tetapi upaya mencatat kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Karena itu kami mengharapkan seluruh warga bersikap kooperatif dan memberikan data yang sebenar-benarnya agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (gii/*)
