kicknews.today – Rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) membangun 7.000 titik Alat Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) mendapat perhatian serius dari DPRD KLU. Meski mendukung peningkatan infrastruktur penerangan jalan, legislatif meminta seluruh aspek teknis dan pembiayaan proyek dibuka secara transparan sebelum program dijalankan.
Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara, Kamah Yudiarto menegaskan proyek KPBU PJU bukan sekadar program pemasangan lampu jalan, melainkan komitmen jangka panjang yang berpotensi memengaruhi kondisi fiskal daerah hingga satu dekade ke depan.
Menurutnya, seluruh perhitungan harus dikaji secara matang karena proyek ini berkaitan langsung dengan beban keuangan daerah di masa mendatang.
“Ini bukan proyek biasa. Ada konsekuensi hingga 10 tahun ke depan yang harus dihitung matang karena menyangkut keuangan daerah,” ujarnya, Rabu (29/04/2026).
Kamah mengingatkan, dukungan pemerintah pusat melalui fasilitas Project Development Facility (PDF) tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah. Menurut dia, tanggung jawab utama tetap berada di daerah sebagai pihak yang akan menjalankan kerja sama sekaligus menanggung dampak kebijakannya.
Dia juga menyoroti belum terbukanya sejumlah dokumen penting kepada DPRD, mulai dari feasibility study (FS), proyeksi pembayaran tahunan, hingga skema pengembalian investasi kepada badan usaha. Keterbukaan dokumen tersebut dinilai penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
“DPRD perlu mengetahui secara utuh besaran beban APBD per tahun, mekanisme pembayaran, serta jaminan agar proyek tersebut tidak membebani keuangan daerah di kemudian hari,” katanya.
Selain aspek fiskal, Komisi II juga menyoroti potensi kontrak jangka panjang yang dapat mengikat kebijakan kepala daerah di masa mendatang. Karena itu, DPRD mendorong adanya klausul evaluasi yang kuat agar kepentingan daerah tetap terlindungi.
“Keputusan hari ini jangan sampai membatasi ruang gerak pemerintah berikutnya. Harus ada mekanisme evaluasi yang kuat,” tegasnya.
Tak hanya soal teknis dan pembiayaan, DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses tender. Proyek KPBU PJU diharapkan tidak hanya menarik bagi investor, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi kualitas penerangan jalan, keamanan, hingga efisiensi energi.
“Kami ingin program ini benar-benar berdampak bagi masyarakat dan ekonomi lokal, bukan sekadar proyek investasi,” katanya.
Sebagai langkah pengawasan, Komisi II DPRD Lombok Utara berencana melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap rencana tersebut, termasuk kemungkinan memanggil pihak-pihak terkait untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Meski memberi sejumlah catatan kritis, DPRD menegaskan tidak menolak program tersebut sepanjang seluruh skema dan risikonya dipaparkan secara terbuka.
“Kalau memang ini baik untuk daerah, tentu kami dukung. Tapi kalau masih belum jelas, lebih baik diperdalam dulu daripada terburu-buru dan berisiko ke depan,” tutup Kamah. (gii/*)
