kicknews.today – Guna mendukung pertumbuhan Bank NTB Syariah, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur H. M Juaini Taofik ajak Aparatur Sipil Negara (ASN) Lombok Timur melakukan transaksi keuangan melalui Bank NTB Syariah. Selain itu, ia juga mendorong pemanfaatan fasilitas mobile banking dalam aktivitas ekonomi ASN.
“Tidak keren jika ada ASN Lombok Timur belum mempunyai M-Banking NTB Syariah,” ujarnya.
Pemanfaatan Bank NTB Syariah, menurutnya akan berdampak terhadap dividen yang akan diterima Pemda. Ajakan itu disampaikan Pj. Bupati pada kegiatan Literasi Keuangan dan Gathering OPD Lombok Timur Tahun 2024 yang dilaksanakan Bank NTB Syariah pada Rabu (7/2/2024).
Hal itu dilakukan untuk meningkatkan ekosistem ekonomi digital, Pj Bupati ingatkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran yang aman dan efisien. Ia berharap QRIS dapat digunakan BLUD maupun pembayaran retribusi. Disisi lain, ia mengingatkan agar tidak mudah tergiur investasi bodong. Legal dan logis menjadi rumus yang dibagikan Pj Bupati guna menghindari kerugian akibat investasi bodong.
“Saya juga apresiasi pertumbuhan dan perkembangan Bank kebanggaan masyarakat NTB. Terlebih Lombok Timur menjadi pemegang saham terbesar kedua setelah provinsi NTB. Ia berharap ke depan sinergitas Pemda dengan Bank NTB Syariah semakin meningkat,” kata nya.
Sementara Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo menyampaikan pertumbuhan kinerja Bank NTB Syariah, utamanya sejak konversi sebagai Bank Syariah baik. Keberhasilan tersebut diakuinya tidak lepas dari dukungan dari seluruh masyarakat NTB, termasuk di lingkup Pemda Lombok Timur.
“Pencapaian kinerja tidak lepas dari adanya ikhtiar untuk memberikan kemaslahatan bagi stakeholder,” katanya.
Ia berjanji akan terus meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, termasuk di Lombok Timur mendapatkan pelayanan yang baik.
Kukuh menyebut pertumbuhan Bank NTB Syariah didominasi pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga. Pembiayaan, tambahnya, tumbuh dari Rp4,8 triliun menjadi Rp10,1 triliun di tahun 2023. Sementara penghimpunan dana pihak ketiga yang semula Rp4,9 triliun menjadi Rp10,9 triliun di tahun 2023. (cit)
