kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Bima bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat kolaborasi dalam membangun ketahanan sosial masyarakat melalui pengembangan Desa Damai Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Forum Masyarakat DRPPA yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, komunitas perempuan dan pemuda, serta aparat terkait.
Kegiatan yang berlangsung di aula Hotel Mutmainah, Kamis (11/6/2026) ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif. Serta mendukung perlindungan perempuan dan anak sebagai fondasi penting pembangunan sosial.
Pelatihan diikuti perwakilan Desa Rato, Tumpu, dan Kananga. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut terlibat, di antaranya Kesbangpol, Dinas Sosial, DP3AP2KB, pemerintah desa, tokoh masyarakat, komunitas lokal, BNPT, dan Densus 88 AT Polri. Forum tersebut juga menjadi ruang dialog untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam merespons berbagai tantangan sosial di tingkat desa.
Perwakilan Bupati Bima dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang dinilai sejalan dengan komitmen daerah dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta membangun budaya damai di tengah masyarakat.
Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bima, Zainuddin, menegaskan bahwa penguatan ketahanan sosial memerlukan keterlibatan semua pihak secara berkelanjutan.
“Perlindungan perempuan dan anak serta penguatan ketahanan sosial tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal agar berbagai tantangan sosial dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Zainuddin, Pemerintah Kabupaten Bima terus mendorong koordinasi lintas sektor melalui berbagai program dan forum kolaboratif guna memperkuat upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan kelompok rentan.
Dalam pelatihan tersebut, peserta melakukan pemetaan kerentanan sosial dan potensi konflik di desa masing-masing. Mereka mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi masyarakat sekaligus mendiskusikan sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak.
Hasil diskusi menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kerentanan sosial, mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemiskinan, hingga potensi konflik sosial.
Perwakilan Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF), Basile Ema Ebede, menyampaikan bahwa kunjungan lapangan menjadi kesempatan penting untuk melihat langsung implementasi program serta mendengarkan pengalaman para pemangku kepentingan di daerah.
“Kami melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat di Kabupaten Bima dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Pembelajaran dari lapangan ini menjadi masukan penting untuk terus memperkuat dampak program agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Nurani Perdamaian Indonesia sebagai lead consortium menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam membangun ketahanan sosial yang berkelanjutan bersama mitra lokal, yakni LPA-Lembidara di Kabupaten Bima dan SKP-HAM di Kabupaten Poso.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan mitra pembangunan, berbagai inisiatif yang dikembangkan di Kabupaten Bima diharapkan mampu memperkuat perlindungan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga kohesi sosial, serta mewujudkan desa yang damai, inklusif, ramah perempuan, dan peduli anak.
Pelatihan ini diikuti puluhan peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, kader perempuan, pemuda, dan komunitas lokal dari tiga desa sasaran. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menunjukkan kuatnya komitmen bersama dalam membangun ketahanan sosial dan perlindungan perempuan serta anak di Kabupaten Bima. (jr)
