kicknews.today – Kekeringan yang melanda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), semakin meluas. Sebanyak 19 kelurahan kini terdampak dengan total 3.025 kepala keluarga (KK) mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bima menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Kebijakan ini diharapkan memperkuat penanganan krisis air bersih, terutama bagi warga di wilayah yang terdampak paling parah.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, A. Faruk, menjelaskan bahwa penyaluran air bersih sebelumnya difokuskan ke beberapa wilayah terutama di Kelurahan Paruga dan Tanjung yang berada di wilayah barat Kota Bima.
Kedua wilayah tersebut menjadi prioritas karena mengalami dampak kekeringan yang cukup parah. Namun, seiring berjalannya waktu, cakupan wilayah terdampak terus bertambah hingga mencapai 19 kelurahan.
“Sekarang sebanyak 3.025 KK terdampak kekeringan. Dampaknya berpotensi semakin meluas sehingga data bisa berubah setiap saat,” jelas Faruk.
Menurutnya, warga di sejumlah wilayah, khususnya bagian barat Kota Bima, selama ini mengandalkan suplai air dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Dalam rapat penanganan kekeringan pada Senin (19/10/2026), Wali Kota Bima menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lepas tangan dalam menghadapi kesulitan masyarakat mendapatkan air bersih.
Penanganan kekeringan, kata Faruk, membutuhkan keterlibatan berbagai instansi yang memiliki armada mobil tangki air. Sejumlah pihak yang didorong untuk terlibat antara lain Palang Merah Indonesia (PMI), Balai Wilayah Sungai (BWS), Bagian Umum, Polres, Bank NTB, serta Dinas Sosial.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar distribusi air bersih dapat menjangkau lebih banyak warga, terutama masyarakat yang selama ini kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
Kota Bima disebut menjadi daerah keenam di NTB yang menetapkan status tanggap darurat kekeringan, sesuai arahan penanganan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Distribusi Air Bersih Didukung Dana BTT
Salah satu kendala yang selama ini dihadapi dalam penyaluran air bersih adalah pembiayaan operasional, terutama kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan uang harian petugas dari instansi yang terlibat.
Dengan dukungan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), pemerintah berharap kendala pembiayaan tersebut dapat diatasi sehingga distribusi air bersih berjalan lebih optimal.
Faruk menegaskan, dukungan anggaran itu diharapkan menjadi solusi bagi instansi yang selama ini menghadapi keterbatasan biaya operasional dalam membantu penyaluran air.
“Dengan adanya dukungan BTT, tidak ada alasan bagi instansi untuk tidak bertugas karena kebutuhan operasional sudah dibantu,” demikian penekanan dalam penanganan kekeringan tersebut.
Untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, Wali Kota Bima juga menginstruksikan pengadaan satu unit mobil tangki air melalui anggaran perubahan.
Selain penambahan armada, mobil tangki milik BPBD Kota Bima yang saat ini mengalami kerusakan akan segera diperbaiki agar dapat kembali digunakan untuk mendistribusikan air bersih.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kapasitas distribusi air, seiring bertambahnya jumlah warga terdampak kekeringan.
Berdasarkan prediksi BMKG yang disampaikan dalam rapat, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga Desember, sedangkan hujan dengan intensitas tinggi diprediksi terjadi pada Januari.
Karena itu, penanganan kekeringan melalui distribusi air bersih dan penguatan koordinasi lintas instansi menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tetap mendapatkan pasokan air selama periode kekeringan. (jr)
