kicknews.today – Persoalan tarif kamar hotel kembali menjadi sorotan menjelang MotoGP Mandalika 2026 yang akan berlangsung 9-11 Oktober mendatang. Kali ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak hanya mengevaluasi tarif yang ditetapkan hotel, tetapi juga menyoroti keberadaan broker atau pihak ketiga yang memesan kamar dalam jumlah besar untuk kemudian menjualnya kembali.
Praktik block reservation tersebut disebut menjadi salah satu persoalan yang berulang setiap gelaran MotoGP di Mandalika.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Lalu Moh Faozal mengatakan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap pihak ketiga yang memborong atau memblokir kamar hotel untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
“Dia (broker), blok kamar hotel dulu kemudian dijual. Itu yang terjadi selama ini,” kata Faozal di Mataram, Rabu (9/9/2026).
Pemprov juga akan menurunkan tim ke lapangan untuk mengawasi praktik tersebut, terutama apabila pemblokiran kamar oleh pihak ketiga berujung pada penjualan kembali dengan harga yang tidak wajar.
Sorotan terhadap broker muncul bersamaan dengan keputusan Pemprov NTB mencabut Pergub Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tarif Usaha Jasa Akomodasi.
Regulasi tersebut sebelumnya mengatur batas kenaikan tarif berdasarkan zonasi ketika berlangsung kegiatan berskala internasional. Aturan itu diterbitkan setelah persoalan lonjakan harga penginapan mencuat pada penyelenggaraan awal MotoGP di Mandalika.
Setelah beberapa kali penyelenggaraan MotoGP, Pemprov menilai pola pengaturan tarif tersebut perlu diubah. Pemerintah kini menyiapkan formula baru bersama asosiasi dan pelaku industri pariwisata.
Persoalannya, rantai penjualan kamar tidak selalu berhenti antara hotel dan tamu.
Ketua PHRI NTB Ni Ketut Wolini sebelumnya mengatakan Pergub yang lama belum mengatur secara khusus keberadaan broker. Hotel dapat menjual kamar sesuai ketentuan, tetapi kamar yang telah dipesan pihak ketiga dapat kembali dipasarkan dengan harga berbeda.
“Cuman sekarang yang tidak diatur dalam Pergub itu adalah broker,” kata Wolini pada Agustus lalu.
Kondisi tersebut membuat pengendalian harga menjadi lebih kompleks. Kamar dapat berpindah dari hotel kepada agen perjalanan, perusahaan, penyelenggara kegiatan maupun pihak ketiga sebelum akhirnya digunakan atau kembali dijual kepada konsumen.
Namun pemesanan kamar dalam jumlah besar tidak serta-merta menunjukkan adanya permainan harga.
Sekretaris Asosiasi Hotel Mataram Rega Fajar Firdaus mengatakan hotel justru memperoleh kepastian ketika kamar telah dipesan dan pembayaran dilakukan sesuai komitmen.
“Kalau kamar kita terjual atau dipesan dan mereka bayar komitmen, sebenarnya dari sisi hotel kita diuntungkan,” katanya.
Artinya, block booking dapat menjadi bagian dari transaksi bisnis normal antara hotel dengan agen perjalanan, perusahaan maupun penyelenggara kegiatan. Persoalan yang disorot pemerintah adalah ketika kamar yang telah dikuasai pihak ketiga dijual kembali dengan harga yang jauh berbeda kepada konsumen.
Kondisi di sekitar Mandalika juga memperlihatkan bahwa tingginya tingkat pemesanan kamar tidak seluruhnya berkaitan dengan broker.
Di Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, misalnya, sekitar 90 persen kamar telah dipesan untuk kebutuhan penyelenggara MotoGP dan Dorna sejak jauh hari. Manajemen hotel menyatakan tidak menaikkan tarif kamar secara khusus untuk MotoGP 2026.
Sebagian besar kamar di kawasan terdekat dengan sirkuit memang dibutuhkan untuk penyelenggara, tim dan berbagai aktivitas yang berkaitan langsung dengan MotoGP.
Sementara itu, kenaikan harga ketika permintaan meningkat juga menjadi bagian dari mekanisme bisnis perhotelan.
Ketua IMI NTB Taufan Ardiansyah mengatakan kenaikan tarif hotel pada momentum MotoGP dapat dipahami dari sisi bisnis. Namun pelaku usaha diminta tidak menaikkan harga secara berlebihan karena dapat memengaruhi citra NTB sebagai tuan rumah ajang internasional.
Situasi tersebut membuat persoalan harga kamar MotoGP tidak bisa semata-mata dibebankan kepada hotel ataupun broker.
Harga yang dibayar penonton dapat terbentuk melalui beberapa saluran penjualan. Selain pemesanan langsung ke hotel, kamar juga dipasarkan melalui online travel agent, agen perjalanan konvensional, perusahaan hingga pihak ketiga yang sebelumnya telah melakukan pemesanan.
Sementara pemerintah telah menyatakan praktik broker menjadi persoalan yang berulang, namun belum ada data mengenai jumlah kamar yang dikuasai pihak ketiga maupun besarnya perbedaan antara harga awal dari hotel dengan harga ketika kamar kembali dipasarkan.
Belum adanya data tersebut membuat besarnya pengaruh broker terhadap harga kamar MotoGP secara keseluruhan tentunya belum dapat diukur.
Pemerintah kini menghadapi tantangan berbeda setelah Pergub Nomor 9 Tahun 2022 dicabut. Pengawasan tidak lagi sekadar menyangkut seberapa tinggi hotel menaikkan tarif, tetapi juga bagaimana kamar diperdagangkan setelah keluar dari inventori hotel.
Pemprov NTB menyatakan formula baru akan disusun bersama asosiasi dan pelaku industri pariwisata, termasuk penguatan mekanisme pengawasan terhadap pihak ketiga.
Dengan MotoGP Mandalika 2026 tinggal kurang dari sebulan, persoalan akomodasi kembali menjadi ujian bagi industri pariwisata NTB. Sebab, harga yang akhirnya dibayar penonton tidak selalu hanya ditentukan di meja reservasi hotel, tetapi dapat berubah sepanjang rantai penjualan kamar sebelum sampai kepada konsumen. (red.)
