kicknews.today – Aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 3 Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), terganggu setelah bangunan sekolah tersebut kembali digembok oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan, Selasa (10/11/2026).
Akibatnya, lebih dari 200 siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di luar area sekolah. Sebanyak 10 ruang kelas tidak dapat digunakan karena pintu utama bangunan telah dikunci dan digembok.
Kepala SMPN 3 Wera, Muhrin, membenarkan peristiwa tersebut. Dia menyebut aksi penggembokan kali ini merupakan kejadian ketiga yang dilakukan pihak yang mengklaim sebagai ahli waris tanah sekolah.
“Iya betul seperti itu. Hari ini kali ketiga digembok oleh ahli waris,” ungkap Muhrin, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut dipicu sengketa lahan seluas 80 are yang digunakan untuk pembangunan sekolah. Hingga kini, persoalan antara pihak ahli waris dan pemerintah belum menemukan penyelesaian.
Bahkan, konflik lahan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan telah melewati beberapa kali pergantian kepala sekolah.
“Sudah lama persoalan ini. Saya merupakan kepala sekolah kelima yang menghadapi masalah lahan ini,” katanya.
Muhrin mengaku, dampak penggembokan sangat dirasakan oleh para siswa dan tenaga pendidik. Proses pembelajaran yang seharusnya berlangsung di dalam ruang kelas terpaksa dialihkan ke luar area sekolah.
Pihak sekolah berharap kejadian serupa tidak kembali terulang sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung normal.
“Hari ini terpaksa belajar di luar area sekolah. Kami berharap besok tidak lagi digembok,” ujarnya.
Terkait persoalan tersebut, pihak sekolah telah melaporkan kejadian itu kepada Koordinator Wilayah (Korwil) Dikpora Kecamatan Wera untuk diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Bima melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, yakni Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora).
Muhrin berharap pemerintah daerah segera turun tangan mencari solusi dan menyelesaikan persoalan sengketa lahan tersebut.
Menurutnya, penyelesaian masalah ini sangat penting agar hak siswa untuk mendapatkan pendidikan tidak terus terganggu akibat konflik kepemilikan tanah.
“Kami berharap sekolah yang digembok bisa segera diselesaikan agar proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM) berjalan normal seperti biasa,” tandasnya. (jr)
