kicknews.today – Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 Kabupaten Lombok Utara dijadwalkan mulai melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 21 September 2026. Namun, hingga 11 hari menjelang pelaksanaan, sejumlah sarana dan prasarana penunjang masih dalam tahap penyelesaian.
Kepala Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sukardim Husein mengungkapkan, pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat di Lombok Utara menjadi salah satu yang terakhir dari 104 titik Sekolah Rakyat tahap kedua.
Semula MPLS dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2026. Namun, karena kesiapan gedung dan sarana prasarana belum memungkinkan, jadwal beberapa kali mengalami penundaan, mulai 31 Juli, kemudian 31 Agustus, hingga akhirnya ditetapkan pada 21 September 2026.
“21 September ini sudah final, artinya tidak bisa diundur lagi,” kata Sukardim, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah kini fokus memastikan gedung-gedung yang menjadi fasilitas utama MPLS dapat difungsikan tepat waktu. Dari lima gedung yang diprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan MPLS, berdasarkan peninjauan terakhir, baru sekitar tiga gedung yang dinilai sudah siap.
“Yang sudah siap itu dari lima gedung yang disiapkan untuk MPLS, baru kurang lebih tiga gedung,” ujarnya.
Meski demikian, pihak pelaksana proyek telah memastikan pekerjaan akan dikebut dalam sisa waktu yang ada. Pemkab KLU juga terus melakukan koordinasi agar pelaksanaan MPLS tidak kembali terganggu persoalan kesiapan fasilitas.
Sukardim menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai persentase penyelesaian pembangunan secara keseluruhan. Dalam rapat sekitar dua pekan lalu, progres pembangunan yang disampaikan satuan kerja berada di angka 81,08 persen.
Namun, bagi Pemkab KLU, yang paling mendesak saat ini bukan sekadar mengejar persentase pembangunan, melainkan memastikan fasilitas yang dibutuhkan siswa untuk mengikuti MPLS benar-benar dapat digunakan.
“Kami hanya lebih bagaimana memastikan kesiapan gedung untuk proses MPLS,” jelasnya.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Lombok Utara akan menjadi lokasi MPLS bagi sekitar 600 siswa dari sejumlah wilayah di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Peserta tersebut berasal dari beberapa satuan Sekolah Rakyat, yakni SR D Sumbawa, SR D dan SR MP serta SR MA Lombok Timur, SR D dan SR MP Lombok Barat, serta SR Terintegrasi 1 Lombok Utara sebagai tuan rumah.
Khusus Lombok Utara, kuota yang ditetapkan sebanyak 270 siswa atau sembilan rombongan belajar (rombel), dengan kapasitas masing-masing 30 siswa.
Komposisinya terdiri dari satu rombel jenjang SD atau 30 siswa, empat rombel SMP sebanyak 120 siswa, dan empat rombel SMA sebanyak 120 siswa.
Sukardim mengatakan, kuota awal untuk jenjang SD sebenarnya mencapai tiga rombel atau 90 siswa. Namun, proses penjaringan di lapangan menghadapi tantangan karena sebagian orang tua masih keberatan melepas anak usia SD untuk mengikuti program tersebut.
“Dari 90 yang bisa terpenuhi hanya satu rombel saja, 30 siswa,” katanya.
Sebaliknya, pendaftar pada jenjang SMP dan SMA justru melebihi kuota. Dari kebutuhan awal sekitar 190 siswa, jumlah siswa yang berhasil dijangkau dalam proses penjaringan mencapai sekitar 120 siswa untuk masing-masing jenjang.
Karena kuota SD tidak terpenuhi, dua rombel yang tersisa kemudian dialihkan untuk memenuhi kebutuhan jenjang SMP dan SMA. Dengan skema tersebut, total kuota Lombok Utara tetap sebanyak 270 siswa.
Dari sisi tenaga pendidik, Pemkab Lombok Utara telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) untuk menyiapkan guru selama masa transisi.
Sebanyak 27 guru disiapkan untuk mengajar pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Lombok Utara juga telah ditetapkan.
Guru-guru tersebut berasal dari Lombok Utara dan akan bertugas sementara hingga tenaga pendidik hasil rekrutmen pemerintah pusat ditempatkan secara resmi.
“Untuk gurunya, alhamdulillah, guru tamunya sifatnya sudah ada,” ujarnya.
Selain guru, persiapan juga diarahkan pada tenaga kependidikan serta kebutuhan pendukung lainnya.
Pemkab KLU juga membentuk tim transisi untuk memastikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan selama masa awal operasional.
Rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat. Dinas Dikpora akan dilibatkan untuk membahas tenaga pendidik, Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan siswa, serta Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan aspek kebersihan lingkungan sekolah dan asrama.
Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan dilakukan sebelum siswa masuk ke asrama. Para siswa direncanakan mulai datang pada 20 September 2026, sehari sebelum MPLS dimulai.
“Ketika awal datang, sebelum masuk asrama, akan dicek kesehatannya,” kata Sukardim.
Persiapan juga mencakup kebutuhan teknis pembukaan karena Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Lombok Utara menjadi satu-satunya Sekolah Rakyat terintegrasi di NTB pada tahap ini. Pemkab berencana mengundang sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam agenda pembukaan.
Dengan jadwal MPLS yang telah ditetapkan pada 21 September, waktu yang tersisa menjadi masa krusial bagi penyelesaian fasilitas. Pemkab KLU mengaku tidak lagi mempersoalkan target persentase pembangunan secara keseluruhan, tetapi memastikan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan MPLS benar-benar aman dan fungsional bagi siswa.
Sukardim menyebut pihak kontraktor telah berkomitmen mengejar pekerjaan yang tersisa agar kegiatan MPLS dapat berjalan sesuai jadwal.
“Apapun caranya, mereka sudah memiliki komitmen untuk menyelesaikan sehingga MPLS ini akan berjalan,” tutupnya. (gii/*)
