kicknews.today – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi dimulai pada Senin (2/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi ratusan peserta didik untuk memulai perjalanan pendidikan di sekolah berasrama yang digagas pemerintah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sebanyak 595 siswa tercatat mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat KLU. Mereka terdiri atas 145 siswa tingkat Sekolah Dasar (SD), 245 siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 210 siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 270 siswa merupakan anak-anak asal Lombok Utara. Sementara sisanya berasal dari sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur hingga Pulau Sumbawa.
Kepala Sekolah Rakyat KLU, Syarifuddin menyampaikan, bahwa persiapan pelaksanaan MPLS melibatkan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Pihaknya telah memiliki 50 tenaga pendidik definitif, 24 tenaga kependidikan, serta 32 guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) hasil seleksi nasional tahun 2024.
Menurutnya, kesiapan seluruh jajaran menjadi faktor penting terselenggaranya kegiatan MPLS dengan baik. Bahkan, persiapan kegiatan tersebut tetap berjalan maksimal meskipun dirinya sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama 10 hari terakhir.
“Ini membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang siap bekerja demi anak-anak dan sekolahnya,” ungkap Syarifuddin.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung persiapan sekolah, khususnya para orang tua siswa yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada Sekolah Rakyat.
Sementara, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menegaskan, bahwa kehadiran Sekolah Rakyat menjadi salah satu jawaban atas persoalan anak-anak yang selama ini terkendala melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi.
Dia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen memastikan tidak ada lagi anak di Lombok Utara yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena persoalan biaya.
“Begitu kita meletakkan batu pertama Sekolah Rakyat ini, saya ingin menegaskan bahwa di Lombok Utara tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah karena ketidakmampuan ekonomi. Kehadiran Sekolah Rakyat ini menjawab persoalan tersebut,” tegasnya.
Najmul menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui program tersebut, peserta didik memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tanpa dipungut biaya.
Menurutnya, MPLS bukan sekadar kegiatan seremonial untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi tahapan awal dalam membangun karakter, kedisiplinan, rasa percaya diri, serta kebiasaan positif para peserta didik.
Karena itu, dia berpesan kepada para guru dan tenaga kependidikan agar tidak hanya berfokus pada penyampaian materi pelajaran, tetapi juga memberikan pendampingan dengan kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang.
“Setiap anak memiliki kemampuan dan keistimewaan yang berbeda. Karena itu, kenali potensi serta kebutuhan mereka, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan masing-masing,” pesannya.
Najmul juga meminta seluruh siswa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menghormati guru, menyayangi teman, serta belajar sungguh-sungguh demi meraih cita-cita.
Di sisi lain, Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rohman menjelaskan, bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau kelompok anak yang selama ini paling rentan tertinggal dalam dunia pendidikan.
Dia memaparkan, pemerintah mengidentifikasi kondisi anak berdasarkan latar belakang ekonomi dan kemampuan akademik ke dalam empat kelompok. Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu yang juga menghadapi keterbatasan kemampuan akademik maupun persoalan perilaku.
Menurutnya, kelompok tersebut kerap tidak mendapatkan kesempatan yang sama ketika bersekolah di lembaga pendidikan pada umumnya. Bahkan, persoalan perilaku atau kondisi keluarga terkadang membuat mereka rentan tersisih dari pendidikan.
“Di Sekolah Rakyat ini tidak ada namanya anak dikeluarkan. Jika anak memiliki persoalan perilaku, kepala sekolah dan guru akan bekerja sama dengan sentra rehabilitasi sosial untuk melakukan pendampingan dan pembinaan,” jelasnya.
Arif menambahkan, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan layanan pendidikan gratis, tetapi juga menyediakan fasilitas asrama, makan tiga kali sehari, dua kali makanan ringan, tempat tidur, meja belajar, laptop, hingga delapan setel seragam dan perlengkapan sekolah lainnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program pendampingan bagi keluarga siswa. Intervensi tersebut dapat berupa perbaikan rumah layak huni, dukungan kewirausahaan bagi orang tua, hingga bantuan sosial bagi anggota keluarga yang membutuhkan.
Bahkan, kesempatan melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah melalui dukungan beasiswa KIP Kuliah.
Sementara, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menilai Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah penting untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Dia mencontohkan kemajuan Korea Selatan yang pada dekade 1970-an memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tidak terpaut jauh dari Indonesia. Namun, negara tersebut kini berkembang pesat, salah satunya berkat investasi besar dalam sektor pendidikan.
Menurutnya, perbaikan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembenahan kurikulum dan fasilitas sekolah. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem juga membutuhkan lingkungan kehidupan yang lebih mendukung, mulai dari pemenuhan gizi, tempat tinggal, hingga pendampingan sosial.
“Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak cukup hanya diberikan kurikulum dan ruang kelas yang lebih baik. Mereka juga membutuhkan lingkungan hidup, asupan gizi, serta kondisi yang mendukung proses belajar. Karena itulah Sekolah Rakyat hadir,” ujarnya.
Iqbal menegaskan, program tersebut menjadi wujud kehadiran negara agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Dia juga menyebut Sekolah Rakyat di Lombok Utara merupakan salah satu tahap awal pengembangan program serupa di NTB. Pemerintah provinsi telah menyiapkan rencana pengembangan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah lain, di antaranya Sumbawa, Bima, Lombok Timur, dan Lombok Tengah.
Bahkan, pihaknya tengah mendorong agar Sekolah Rakyat di Lombok Timur nantinya dapat dikembangkan secara khusus untuk menampung anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) yang membutuhkan pendampingan pendidikan dan psikologis akibat keterpisahan dengan orang tua.
Khusus bagi anak-anak PMI tersebut, pemerintah merencanakan pendampingan komunikasi rutin melalui panggilan video dengan orang tua mereka yang bekerja di luar negeri, minimal satu kali dalam sepekan.
Di hadapan para siswa, Iqbal berpesan agar mereka tidak lagi membatasi cita-cita hanya karena kondisi ekonomi keluarga. Menurutnya, kesempatan yang diberikan melalui Sekolah Rakyat harus menjadi pijakan untuk membangun masa depan yang lebih baik.
“Kalian tidak punya alasan lagi untuk mematikan mimpi-mimpi kalian. Ekonomi tidak lagi menjadi alasan untuk tidak bermimpi. Mudah-mudahan dari sekolah ini lahir dokter-dokter terbaik, petani milenial, ASN, pemimpin, hingga diplomat terbaik,” pesannya. (gii/*)
