kicknews.today – Aktivitas belajar mengajar (KBM) di SMP Negeri 3 Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini kembali berjalan normal setelah sebelumnya sempat terganggu akibat penyegelan bangunan sekolah oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan.
Pihak TNI dan Polri telah membuka kembali akses sekolah pada Selasa (10/11/2026) sore. Dengan demikian, lebih dari 200 siswa yang sebelumnya terpaksa mengikuti pembelajaran di luar lingkungan sekolah kini sudah dapat kembali belajar di ruang kelas.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima, H. Faturahman, S.Pd., mengatakan bahwa pemerintah daerah telah mengupayakan jalan keluar agar aktivitas pendidikan tidak terus terganggu akibat persoalan sengketa lahan tersebut.
“Yang penting anak-anak jangan sampai kegiatan belajar mengajarnya terhalangi. Sekarang siswa sudah dicarikan jalan keluarnya dan sudah bisa belajar di sekolah. Kemarin sore sekolah sudah dibuka,” ujarnya.
Faturahman meminta Koordinator Wilayah (Korwil) Dikpora Kecamatan Wera untuk memfasilitasi mediasi dengan masyarakat yang mengklaim sebagai ahli waris pemilik tanah.
Menurutnya, komunikasi dan mediasi perlu dilakukan untuk mencari solusi bersama, termasuk mendengarkan keinginan pihak yang mengklaim lahan, sehingga persoalan tersebut tidak berdampak terhadap kepentingan siswa.
“Kami minta Korwil melakukan mediasi dengan masyarakat yang mengklaim tanah. Apa yang menjadi keinginan masyarakat agar dimediasi, supaya anak-anak tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar,” jelasnya.
Meski demikian, Faturahman menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus tetap mengedepankan proses hukum. Ia menyebut pemerintah memiliki sertifikat atas lahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Pemerintah juga tidak boleh mundur dan mengalah. Kita harus menjunjung tinggi proses hukum. Namun, jangan sampai persoalan ini justru merugikan anak-anak,” tegasnya.
Sebelumnya, bangunan SMPN 3 Wera digembok oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan pada Selasa (10/11/2026). Akibatnya, sekitar 10 ruang kelas tidak dapat digunakan dan lebih dari 200 siswa terpaksa mengikuti KBM di luar area sekolah.
Kepala SMPN 3 Wera, Muhrin, menjelaskan bahwa persoalan tersebut dipicu sengketa lahan seluas sekitar 80 are yang digunakan untuk pembangunan sekolah.
Menurutnya, konflik kepemilikan tanah itu sudah berlangsung cukup lama, bahkan telah melewati beberapa kali pergantian kepala sekolah.
“Sudah lama persoalan ini. Saya merupakan kepala sekolah kelima yang menghadapi masalah lahan ini,” ungkap Muhrin.
Pihak sekolah sebelumnya telah melaporkan kejadian tersebut kepada Korwil Dikpora Kecamatan Wera untuk diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Bima melalui OPD teknis.
Pihak sekolah berharap pemerintah daerah segera memfasilitasi penyelesaian sengketa agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Kini, meski akses sekolah telah dibuka dan KBM kembali berjalan, penyelesaian status lahan tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah bersama pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah.
Sebab, di tengah sengketa yang belum tuntas, hak lebih dari 200 siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap harus menjadi prioritas. (jr)
