kicknews.today – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menambah alokasi anggaran program subsidi bunga pinjaman. Program ini dinilai efektif membantu masyarakat memperoleh akses permodalan dengan biaya lebih terjangkau.
Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Karyasa, S.Pd.H., M.M., mengatakan program subsidi bunga tidak hanya membantu pelaku usaha mikro, kecil, kelompok tani, dan kelompok peternak, tetapi juga berpotensi diperluas untuk mendukung pembiayaan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sektor formal.
Menurutnya, program subsidi bunga menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang relatif mudah dan murah bagi masyarakat, selain Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena itu, pemerintah daerah perlu membuka akses lebih luas melalui penambahan pagu anggaran.
“Selain akses KUR, mungkin hanya program subsidi bunga yang relatif mudah dan murah bagi masyarakat ataupun kelompok usaha. Tentu, sebagai pemerintah, kita harus membuka ruang akses ini lebih luas lagi dengan menambah pagu anggaran,” ungkap Karyasa, Selasa (15/9/2026).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, penambahan anggaran subsidi bunga bukan semata-mata untuk menyukseskan program visi dan misi kepala daerah. Lebih dari itu, program ini dinilai memberikan manfaat langsung dalam mengatasi persoalan permodalan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok usaha.
Fraksi PDIP, lanjutnya, tidak ragu mendorong penambahan pagu anggaran melalui Bank NTB Syariah maupun BPR NTB. Selain memperkuat peran lembaga keuangan daerah, program tersebut juga memberikan manfaat bagi masyarakat Lombok Utara sebagai penerima pembiayaan.
Karyasa menilai subsidi bunga dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang terkendala modal untuk mengembangkan usaha. Dukungan tersebut diharapkan mampu mendorong produktivitas sekaligus mempercepat pergerakan ekonomi daerah.
Karyasa juga meminta pemerintah daerah mengkaji kemungkinan memasukkan CPMI sektor formal sebagai penerima manfaat program subsidi bunga pinjaman.
Menurutnya, pekerja migran memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah. Selain berkontribusi terhadap devisa negara, penempatan tenaga kerja ke luar negeri juga menjadi salah satu upaya membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di Lombok Utara.
Ia menyebut, pemuda Lombok Utara yang ingin bekerja secara profesional di luar negeri perlu mendapatkan dukungan, terutama dalam memenuhi kebutuhan biaya keberangkatan ke negara tujuan seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.
Persoalan biaya keberangkatan, kata dia, jangan sampai membuat calon pekerja migran terpaksa mengambil pinjaman dengan bunga tinggi, bahkan bergantung kepada rentenir.
“Adik-adik kita para pemuda Lombok Utara harus difasilitasi untuk memperoleh biaya keberangkatan ke Jepang, Korea, Taiwan, atau ke negara-negara yang banyak diakses. Melalui mekanisme program subsidi bunga, kita tidak hanya melindungi CPMI dari bunga pinjaman yang besar, tetapi juga menjadi jaring pengaman dengan pihak PT,” jelasnya.
Ia meyakini, usulan tersebut dapat dikaji lebih lanjut dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) KLU. Dinas terkait dapat berperan dalam memverifikasi CPMI yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan.
Meski demikian, pelaksanaan program tetap harus mengikuti ketentuan perbankan yang berlaku. Verifikasi diperlukan agar pembiayaan tepat sasaran dan diberikan kepada calon pekerja migran yang memenuhi persyaratan.
Karyasa menegaskan, subsidi bunga bukan berarti menghapus kewajiban penerima untuk mengembalikan pinjaman pokok. Skema ini diharapkan dapat meringankan beban bunga yang harus ditanggung CPMI selama mempersiapkan keberangkatan.
“Yang pasti, CPMI harus mengganti sejumlah pinjaman pokok. Kita prihatin kalau kebutuhan dana yang besar untuk biaya ke Jepang, Korea, para CPMI masih harus membayar bunga yang besar, apalagi sampai berhubungan dengan rentenir,” pungkasnya. (gii)
