kicknews.today – Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Kabupaten Lombok Utara (KLU) dipastikan berlangsung pada Senin, 2 November 2026. Kepastian tersebut menyusul kesiapan sejumlah fasilitas utama yang akan digunakan untuk menunjang aktivitas awal para siswa di sekolah berasrama tersebut.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) KLU, Fathurrahman mengatakan, bahwa pemerintah daerah bersama pihak terkait telah menyepakati jadwal pelaksanaan MPLS tersebut. Sejumlah rangkaian kegiatan juga telah disiapkan, termasuk pra-acara yang akan melibatkan siswa Sekolah Rakyat rintisan dari Sentra Pangudi Luhur Mataram dan Lombok Barat.
Menurutnya, Lombok Utara menjadi salah satu daerah terakhir di Indonesia yang melaksanakan MPLS untuk Sekolah Rakyat permanen. Dari total 93 sekolah rakyat permanen secara nasional, masih terdapat dua daerah yang belum menggelar MPLS, yakni Lombok Utara dan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan.
Meski demikian, penetapan jadwal 2 November bukan semata-mata karena mengejar pelaksanaan secara nasional. Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah kesiapan fasilitas yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan MPLS.
“Untuk kebutuhan MPLS, secara fungsional gedung yang sudah kita siapkan sudah memenuhi standar dan layak ditempati. Empat asrama sudah siap, dua rusun untuk guru dan pengasuh juga sudah, begitu pula aula, masjid dan kantin,” ungkap Fathurrahman, Jumat (30/10/2026).
Dia menjelaskan, meskipun pembangunan fisik Sekolah Rakyat secara keseluruhan masih menyisakan sejumlah pekerjaan, fasilitas utama yang dibutuhkan untuk kegiatan siswa sudah dapat difungsikan. Berdasarkan informasi dari Satuan Kerja Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Strategis (Satker PSN) NTB, progres pembangunan sekolah tersebut telah mencapai sekitar 98 persen.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya memastikan pelaksanaan MPLS tidak akan kembali mengalami penundaan.
Terkait tanggung jawab penyelesaian pembangunan, Fathurrahman menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama penyedia jasa. Sementara pemerintah daerah dalam hal ini bertindak sebagai penerima manfaat dari pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Di sisi lain, pihaknya mengakui terdapat sejumlah calon siswa yang sempat mengundurkan diri karena masih memiliki kekhawatiran terhadap kesiapan sekolah. Karena itu, kepastian pelaksanaan MPLS diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan orang tua dan calon peserta didik.
“Kami masih mengharapkan teman-teman pendamping sosial, khususnya pendamping PKH, untuk membantu meyakinkan dan membujuk kembali calon siswa yang sebelumnya mengundurkan diri agar bersedia mengikuti MPLS,” katanya.
Fathurrahman menyebutkan, berdasarkan surat keputusan (SK) awal Bupati Lombok Utara, jumlah calon siswa yang telah ditetapkan mencapai sekitar 600 orang. Namun, jumlah siswa yang benar-benar mengikuti MPLS baru dapat dipastikan setelah pelaksanaan kegiatan pada 2 November mendatang.
Jika terdapat calon siswa yang mengundurkan diri, peluang penggantian masih terbuka melalui aplikasi Setara yang dikelola pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Dia menambahkan, minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat mulai menunjukkan perkembangan positif, terutama setelah melihat secara langsung progres pembangunan dan kondisi fisik fasilitas sekolah yang semakin siap.
“Kami harap kepastian pelaksanaan MPLS ini dapat mengembalikan kepercayaan calon siswa dan orang tua, sehingga kuota peserta didik yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dan kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat Lombok Utara bisa segera berjalan optimal,” tutupnya. (gii/*)
