kicknews.today – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakui adanya praktik broker yang memblokir kamar hotel menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Kamar yang telah dipesan dalam jumlah besar tersebut kemudian diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi kepada wisatawan dan penonton.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Lalu Moh. Faozal mengatakan, praktik tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan kamar dan kenaikan tarif akomodasi setiap menjelang MotoGP.
“Dia (broker) blok kamar hotel dulu, kemudian dijual. Itu yang terjadi selama ini. Ini akan kita dalami, pemerintah harus hadir. Sesegera mungkin harus ada di lapangan mengecek supaya tidak ada praktik broker,” kata Faozal, Senin (14/9/2026).
Faozal belum mengungkap identitas broker, jumlah kamar yang telah diblokir, maupun hotel yang diduga terlibat. Pemprov NTB akan melakukan pengecekan untuk memastikan pola pemesanan kamar dan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari lonjakan permintaan menjelang MotoGP.
Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha atau jaringan akomodasi yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, mekanisme pengawasan dan bentuk sanksi yang akan diterapkan masih dibahas bersama pemangku kepentingan pariwisata.
Selain praktik broker, Pemprov NTB menyoroti kebijakan durasi minimum menginap atau minimum stay yang diterapkan sejumlah pengelola hotel. Ketentuan yang mewajibkan tamu memesan kamar hingga lima hari dinilai dapat menyulitkan penonton yang hanya ingin berada di Lombok selama rangkaian balapan.
Pemerintah meminta ketentuan tersebut tidak lagi diberlakukan. Pelaku usaha tetap diperbolehkan menyesuaikan tarif mengikuti permintaan pasar, tetapi kenaikannya harus berada dalam batas wajar dan tidak memanfaatkan momentum MotoGP secara berlebihan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebelumnya menyatakan Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2022 tentang tarif batas atas dan batas bawah akomodasi telah dicabut. Aturan tersebut awalnya diterbitkan untuk mengendalikan tarif hotel ketika kegiatan berskala besar di Mandalika masih terbatas.
“Sudah dicabut Pergub itu. Pergub itu dulu dibuat untuk memberikan ruang, justifikasi bagi kalangan hotel untuk bisa menaikkan harga. Karena pada saat itu hanya sekali event dalam setahun. Sekarang tiap minggu ada event di Mandalika,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal, pencabutan aturan tersebut telah dibicarakan dengan pelaku pariwisata. Pemerintah ingin mencegah ketentuan batas tarif dijadikan dasar untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
Pemprov NTB selanjutnya akan mengandalkan pengawasan pasar dan koordinasi dengan asosiasi pariwisata untuk menjaga tarif akomodasi tetap wajar. Pemerintah juga diminta memastikan penanganan praktik broker tidak merugikan hotel, wisatawan, maupun pelaku perjalanan yang melakukan pemesanan melalui saluran resmi.
MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Kabupaten Lombok Tengah, pada 9–11 Oktober 2026. Pemerintah menargetkan sekitar 145 ribu penonton menghadiri rangkaian balapan tersebut. (red.)
