Oleh: Zia Helmi
Nusa Tenggara Barat semakin terbiasa menjadi tuan rumah event besar. MotoGP, festival budaya, sport tourism, konser, agenda nasional hingga kegiatan berskala internasional silih berganti masuk dalam kalender daerah.
Kita tentu patut mengapresiasinya. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur, daya tarik dan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah kegiatan berskala besar.
Event mendatangkan orang. Hotel terisi, restoran ramai, kendaraan disewa, UMKM memperoleh pembeli, dan nama NTB muncul dalam pemberitaan nasional maupun internasional.
Namun, setelah bertahun-tahun menjalani pola seperti ini, pertanyaan yang diajukan seharusnya mulai berubah.
Bukan lagi: mampukah NTB menggelar event besar?
Kita sudah membuktikan mampu.
Pertanyaannya sekarang: mengapa sejumlah masalah yang sama masih harus dibicarakan setiap kali event besar akan digelar?
Menjelang MotoGP Mandalika 2026, misalnya, kita kembali membicarakan penambahan penerbangan. Pemerintah mendorong maskapai menyediakan penerbangan tambahan karena keterbatasan kursi dan tingginya harga tiket berpotensi menghambat orang datang ke Lombok.
Persoalan tersebut bukan barang baru.
Dalam penyelenggaraan event sebelumnya, kita juga membicarakan tiket pesawat, mahalnya ongkos menuju Lombok, keterbatasan penerbangan pada periode puncak, dan perlunya maskapai menambah kapasitas.
Jika persoalan yang sama terus muncul, hal yang perlu dievaluasi bukan lagi sekadar kesiapan menghadapi MotoGP tahun ini, melainkan apa yang telah kita pelajari dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
Hal serupa terjadi pada akomodasi.
Menjelang event besar, pembicaraan mengenai ketersediaan kamar dan kenaikan tarif kembali muncul. Hotel dipetakan, homestay dihitung, alternatif penginapan disiapkan, lalu pemerintah kembali mengingatkan pelaku usaha agar tidak memasang harga secara tidak wajar.
Kita seolah kembali ke titik yang sama.
Padahal, setelah beberapa kali menjadi tuan rumah MotoGP, NTB seharusnya telah memiliki sistem yang jauh lebih matang.
Kita semestinya mengetahui kapasitas riil kamar yang tersedia di Mandalika, Mataram, Senggigi dan kawasan lainnya. Kita juga seharusnya memahami kapan lonjakan pemesanan terjadi, bagaimana pola pergerakan wisatawan, berapa tambahan penerbangan yang diperlukan, serta di titik mana transportasi paling berpotensi bermasalah.
Setiap penyelenggaraan event seharusnya meninggalkan data dan pengetahuan, bukan hanya foto serta laporan keberhasilan.
Sebagai orang yang berkecimpung di industri media, saya melihat ada kecenderungan menarik dalam cara pembangunan dikomunikasikan.
Event memang sangat mudah diberitakan.
Ada panggung, keramaian, pejabat, wisatawan, angka kunjungan dan banyak foto menarik.
Sebaliknya, memperbaiki sistem tidak selalu menarik secara visual.
Menyelesaikan persoalan air bersih tidak membutuhkan panggung. Membenahi angkutan publik tidak selalu menghasilkan seremoni. Memastikan pengelolaan sampah berjalan baik juga jarang menjadi berita utama yang membanggakan.
Padahal, justru di sanalah kualitas sebuah destinasi diuji.
Lihat persoalan air di kawasan Tiga Gili.
Kita mempromosikan Gili Trawangan sebagai salah satu destinasi internasional utama NTB. Namanya bahkan kerap lebih dikenal wisatawan asing dibandingkan banyak destinasi lain di daerah ini.
Namun, persoalan pasokan air bersih masih dapat berkembang menjadi masalah serius bagi masyarakat dan industri pariwisata.
Ada sesuatu yang kontradiktif di sana.
Kita berbicara tentang pariwisata kelas dunia, tetapi salah satu kebutuhan paling dasar di destinasi tersebut masih menghadapi ketidakpastian dan berulang kali membutuhkan penanganan darurat.
Promosi tidak dapat menyelesaikan persoalan semacam itu.
Kita bisa membuat video pariwisata sebagus mungkin. Kita bisa mengundang influencer, membeli ruang promosi dan menggelar event internasional.
Namun, pengalaman wisatawan dibentuk oleh sesuatu yang jauh lebih sederhana.
Apakah penerbangannya mudah? Apakah harga tiketnya masuk akal? Apakah kamar tersedia dengan harga wajar? Apakah transportasinya jelas? Apakah lingkungannya bersih?
Dan, tentu saja, apakah air mengalir ketika mereka membuka keran.
Saya bukan orang yang berpandangan bahwa pemerintah harus mengurangi event. Justru sebaliknya.
NTB memiliki modal luar biasa untuk menjadikan event sebagai mesin ekonomi. Mandalika telah dikenal dunia. Lombok dan Sumbawa mempunyai kekayaan alam serta budaya yang sulit ditandingi daerah lain.
Hal yang perlu diperbaiki adalah cara kita memandang event.
Event jangan menjadi tujuan akhir pembangunan. Event harus menjadi instrumen untuk memperbaiki sistem.
Jika MotoGP membuat konektivitas udara NTB semakin baik secara permanen, itulah warisan.
Jika MotoGP membuat transportasi publik Lombok semakin tertata, itulah warisan.
Jika event membuat hotel, homestay dan tenaga kerja pariwisata kita naik kelas, itulah warisan.
Jika lonjakan wisatawan mendorong pemerintah membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, itulah warisan.
Jika kebutuhan penyelenggaraan event membuat data pariwisata semakin presisi sehingga kebijakan tidak lagi disusun berdasarkan perkiraan, itu juga warisan.
Dengan ukuran seperti itu, kita tidak hanya bertanya berapa penonton yang datang selama tiga hari.
Kita mulai bertanya: apa yang tersisa setelah mereka pulang?
Menurut saya, pemerintah juga perlu mulai membiasakan diri mengukur keberhasilan berdasarkan masalah yang diselesaikan, bukan hanya program yang berhasil dilaksanakan.
Kita terlalu terbiasa dengan indikator aktivitas.
Berapa event digelar. Berapa rapat dilaksanakan. Berapa wisatawan datang. Berapa kegiatan promosi dilakukan. Berapa proyek diresmikan.
Semua itu penting. Namun, aktivitas tidak selalu identik dengan hasil.
Jika harga tiket menjadi persoalan pada penyelenggaraan sebelumnya dan kembali menjadi persoalan tahun ini, kita perlu bertanya apa yang sebenarnya berubah.
Jika tarif hotel berulang kali dikeluhkan, berarti ada sistem yang belum selesai.
Jika destinasi unggulan terus menghadapi persoalan sampah, air, transportasi atau pelayanan dasar, jangan menutupinya dengan angka kunjungan.
Akui dan selesaikan.
Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang tidak pernah dikritik.
Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu menunjukkan bahwa kritik tahun lalu sudah tidak relevan tahun ini karena masalahnya telah diselesaikan.
NTB memiliki ambisi menjadi destinasi pariwisata kelas dunia. Saya kira kita semua menginginkannya.
Namun, kelas dunia bukan ditentukan oleh banyaknya kata “internasional” yang ditempelkan pada sebuah kegiatan. Bukan pula oleh seberapa sering pejabat berdiri di depan backdrop sebuah event.
Kelas dunia justru terasa dari hal-hal kecil yang bekerja tanpa harus terus dibicarakan.
Bandara yang terkoneksi baik. Transportasi yang mudah. Hotel yang profesional. Air yang tersedia. Sampah yang terkelola. Destinasi yang aman. Informasi yang mudah diperoleh. Pelaku UMKM yang memperoleh manfaat. Masyarakat sekitar yang merasakan kehidupan mereka membaik karena pariwisata berkembang.
Jika semua itu terjadi, pemerintah tidak perlu terlalu sering mengatakan NTB sedang menuju kelas dunia.
Wisatawan dan masyarakatlah yang akan mengatakannya.
Karena itu, menjelang MotoGP Mandalika 2026 dan berbagai event berikutnya, sudah waktunya kita mengubah ukuran keberhasilan.
Tetaplah menggelar event.
Tetap datangkan wisatawan.
Tetap promosikan NTB kepada dunia.
Namun, setelah panggung dibongkar, lampu dimatikan dan para tamu pulang, bukalah kembali daftar persoalan yang muncul selama penyelenggaraan.
Selesaikan satu per satu.
Sebab, pada akhirnya kemajuan NTB tidak ditentukan oleh seberapa banyak event yang berhasil kita gelar.
Ukuran yang jauh lebih penting adalah berapa banyak masalah lama yang tidak perlu kita bicarakan lagi tahun depan. (*)
