Tajuk KickNews – Gili Trawangan dijual kepada dunia sebagai surga wisata. Namun, selama beberapa hari terakhir, surga itu kesulitan menyediakan air untuk mandi, memasak dan membersihkan toilet.
Wisatawan mengeluh. Sebagian meninggalkan penginapan lebih awal. Hotel mencari air dari berbagai sumber. Di tengah kepanikan itu, pemerintah akhirnya memberikan diskresi enam bulan kepada PT Tiara Cipta Nirwana untuk kembali membuka keran sambil menyelesaikan perizinan.
Untuk keadaan darurat, keputusan itu masuk akal. Air bersih tidak boleh berhenti hanya karena dokumen, kewenangan dan meja birokrasi belum bertemu.
Namun, diskresi enam bulan bukan jawaban permanen.
Diskresi mungkin dapat membuka keran. Tetapi, diskresi tidak menyelesaikan tata kelola yang membuat keran itu berulang kali mati.
Krisis ini memperlihatkan ironi besar pariwisata NTB. Gili Trawangan dikenal dunia, dikunjungi ribuan wisatawan dan menjadi salah satu mesin ekonomi daerah. Namun, kebutuhan paling dasarnya masih bergantung pada keputusan sementara.
Bagaimana NTB berbicara tentang pariwisata berkelanjutan jika air bersih saja dapat berhenti karena izin belum selesai?
Pemerintah selama ini rajin berbicara tentang promosi destinasi, investasi, ekonomi biru dan pariwisata berkualitas. Semua itu penting. Tetapi, wisatawan tidak akan mengingat slogan ketika kamar hotelnya tidak memiliki air.
Pariwisata pada akhirnya adalah soal pelayanan. Wisatawan datang membawa harapan, bukan toleransi terhadap kekacauan birokrasi. Mereka mungkin memaklumi hujan, gelombang atau cuaca buruk. Namun, sulit meminta mereka memahami mengapa destinasi internasional gagal menyediakan air bersih.
Ketika air mati, pelaku usaha berada di barisan pertama menghadapi kemarahan tamu. Mereka memberikan kompensasi, melayani pembatalan, mengembalikan pembayaran dan mencari pasokan air dengan biaya tambahan. Sementara itu, pemerintah cukup mengeluarkan imbauan agar masyarakat dan industri berhemat.
Berhemat memang perlu. Tetapi, imbauan tidak dapat menggantikan air.
Diskresi enam bulan harus menjadi tenggat kerja, bukan waktu tambahan untuk menunda masalah. Pemerintah perlu membuka kepada publik apa saja izin yang belum selesai, siapa yang bertanggung jawab mengurusnya dan kapan setiap tahapan harus dituntaskan.
PT Tiara Cipta Nirwana juga harus menggunakan masa tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Kesempatan kembali beroperasi bukan berarti persoalan administrasi dan lingkungan dihapuskan. Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan, tetapi kepatuhan terhadap hukum tidak boleh ditinggalkan.
Pemerintah pusat pun tidak dapat hanya berdiri sebagai penjaga regulasi. Kawasan konservasi memang harus dilindungi, tetapi perlindungan lingkungan dan pelayanan dasar semestinya tidak dipertentangkan. Tugas pemerintah adalah menemukan cara agar keduanya berjalan.
Pengoperasian teknologi seawater reverse osmosis juga harus diawasi. Kualitas air, penggunaan energi dan pembuangan air berkadar garam tinggi harus memenuhi standar. Jangan sampai upaya menyelesaikan krisis air hari ini justru menanam persoalan lingkungan untuk masa depan.
Pada saat yang sama, Gili Trawangan tidak boleh terus bergantung pada satu sistem tanpa cadangan. Destinasi sebesar itu membutuhkan penyimpanan darurat, jalur distribusi alternatif dan standar pelayanan minimum yang tetap berjalan ketika fasilitas utama bermasalah.
Dalam enam bulan ke depan, pemerintah tidak boleh hanya menunggu PT TCN menyelesaikan izin. Pemerintah harus membangun sistem yang membuat krisis serupa tidak kembali terjadi, siapa pun perusahaan pengelolanya dan siapa pun kepala daerahnya.
Diskresi adalah pintu darurat. Ia digunakan ketika jalan utama tidak dapat dilalui. Persoalannya, pemerintah tidak boleh terus mengajak masyarakat keluar-masuk melalui pintu darurat karena jalan utamanya tidak pernah diperbaiki.
Jika enam bulan nanti izin masih belum selesai dan pemerintah kembali menawarkan diskresi, persoalannya bukan lagi sekadar krisis air.
Persoalannya adalah pemerintahan yang terbiasa hidup dari keadaan darurat. (red.)
